Hasanuddin Mas’ud Ingin Kaltim Tak Terus Bergantung pada Dana Transfer Pusat
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat memberikan keterangan kepada awak media.SAMARINDA — Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai, potensi pendapatan asli daerah (PAD) masih perlu digali lebih maksimal agar keuangan daerah tidak terus bertumpu pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Hasanuddin, DBH dan dana transfer lainnya semestinya menjadi tambahan bagi keuangan daerah, bukan sumber pendapatan yang paling diandalkan. Kaltim dinilai memiliki modal ekonomi yang cukup besar untuk memperkuat penerimaan dari sumber-sumber pendapatan sendiri.
“Jadi, dana alokasi atau DBH itu adalah bonus. Kita berharapnya ke depan Kaltim bisa lebih optimal meningkatkan PAD lewat sumber-sumber yang ada,” ujarnya, Kamis (12/11).
Dia optimistis Kaltim mampu memperkuat kemandirian fiskal. Alasannya, kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional selama ini cukup besar. Kaltim bahkan konsisten berada di jajaran lima besar nasional dan sepuluh besar dari 36 provinsi dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, Hasanuddin juga menanggapi sorotan mengenai efisiensi anggaran daerah. Menurut dia, penyesuaian belanja tidak sepenuhnya berarti program pemerintah dihapus. Sebagian anggaran justru dialihkan ke pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program nasional.
Dia mencontohkan program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Kedua program tersebut, menurut Hasanuddin, menjadi bagian dari perubahan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Banyak anggaran provinsi yang dialihkan ke pusat. Contohnya program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” jelasnya.
Sementara itu, perubahan kemampuan fiskal Kaltim terlihat dalam postur APBD Perubahan 2026. Target pendapatan daerah yang semula dipatok Rp14,25 triliun disesuaikan menjadi Rp13,36 triliun. Artinya, terdapat koreksi sekitar Rp883 miliar dari target awal.
Penyesuaian lebih besar terjadi pada proyeksi PAD. Dari sebelumnya Rp10,75 triliun, target penerimaan dari sumber pendapatan daerah sendiri turun menjadi Rp8,89 triliun.
Sebaliknya, pendapatan transfer justru diproyeksikan meningkat Rp1,19 triliun menjadi Rp4,33 triliun. Perubahan ini memperlihatkan bahwa di tengah dorongan memperkuat kemandirian fiskal, peran dana dari pemerintah pusat masih cukup besar dalam menopang APBD Kaltim. (Nur/Adv)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar