Amankan Aset Negara, Pemkot Bontang Pasang Spanduk di Lima Titik Lahan
Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang, Eddy Forestwanto, bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait.BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperketat pengawasan terhadap aset negara dengan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi lahan sekaligus memasang spanduk penanda kepemilikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset negara teridentifikasi, terlindungi, dan tidak dimanfaatkan tanpa izin.
Peninjauan yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono. Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang, Eddy Forestwanto, bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemeriksaan, di antaranya lahan di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepatnya di sekitar Gereja Paroki Santo Yosef, kawasan Jalan Bhayangkara di Hop VII, serta beberapa titik lainnya.
Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan pengecekan kondisi fisik lahan sekaligus memastikan keberadaan dan identitas aset negara di lapangan.
Sony Suwito mengatakan, pemasangan spanduk merupakan bagian dari langkah pengamanan sekaligus penyelamatan aset negara. Hingga pelaksanaan kegiatan tersebut, spanduk telah dipasang pada lima titik dan direncanakan akan dilanjutkan di lima lokasi lainnya.
“Total ada lima titik yang dipasang. Nanti kami pasang lagi lima. Kegiatan ini merupakan bentuk penyelamatan aset negara. Ini langkah pengamanan,” ujar Sony, dikutip dari Klikkaltim.com.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari proses inventarisasi untuk memastikan aset negara dapat terdata dan terpantau secara lebih tertib.
“Ini bentuk inventarisasi,” sambungnya.
Selain melakukan pemeriksaan, petugas memasang spanduk informasi pada sejumlah bidang lahan. Penanda tersebut memuat keterangan bahwa lokasi yang bersangkutan merupakan aset negara di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.
Pemasangan spanduk diharapkan memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat mengenai status lahan sekaligus menjadi bentuk pemberitahuan bahwa aset tersebut berada dalam pengawasan pemerintah.
Langkah pengamanan ini juga menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan terhadap aset negara. Keterlibatan Satpol PP, OPD, dan instansi vertikal diharapkan mampu mendukung tertib administrasi serta mencegah potensi penguasaan maupun pemanfaatan lahan tanpa izin.
Pemkot Bontang berharap kegiatan inventarisasi dan pemasangan penanda kepemilikan dapat terus dilakukan secara bertahap. Dengan pengawasan yang lebih optimal, keberadaan aset negara di wilayah Bontang diharapkan tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar