Pemkot Bontang Siapkan Strategi Tambah PAD Saat Pendapatan Daerah 2027 Menyusut
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mendapingi Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat penandatanganan KUA-PPAS 2027 . (News Borneo)NEWSBORNEO.ID – Pemkot Bontang menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah proyeksi pendapatan daerah 2027 yang lebih terbatas.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembahasan KUA dan PPAS APBD 2027 yang telah disepakati Pemkot Bontang bersama DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (4/8/2026).
Dalam rancangan anggaran, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,95 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari sumber pendapatan yang masih bisa dikembangkan. Optimalisasi pajak daerah, retribusi, aset milik daerah hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sejumlah opsi yang disiapkan.
“PAD harus terus kita kuatkan,” ujar Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris saat membacakan sambutan Wali Kota Neni Moerniaeni.
Namun, peningkatan pendapatan tetap diarahkan agar tidak menambah beban masyarakat. Pemerintah memilih mengoptimalkan potensi yang sudah tersedia, sekaligus memperbaiki pengelolaannya.
Di sisi belanja, Pemkot Bontang juga harus menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, penyediaan air minum, UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perlindungan lingkungan tetap masuk dalam kebutuhan yang diperhatikan.
Langkah tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan 2027, yakni penguatan daya saing sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang mendukung investasi.
Pemkot Bontang berharap penguatan PAD dapat memberi ruang lebih luas bagi pemerintah dalam membiayai pelayanan dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kita harus mencari sumber pendapatan yang bisa dikembangkan tanpa membebani masyarakat,” terangnya.
Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi dasar bagi tahapan penyusunan APBD 2027. Pemerintah bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan proses penganggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar