82 Ribu Siswa Terima MBG, Pemkot Balikpapan Bakal Ukur Dampaknya hingga Prestasi Akademik
Bagus SusetyoBALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur, ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya sukses dari sisi jumlah penerima manfaat. Dampak program terhadap kondisi peserta didik juga akan menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Pemkot berencana menyusun sejumlah indikator untuk mengukur sejauh mana MBG memberikan perubahan bagi siswa. Parameter yang disiapkan mencakup pertumbuhan fisik, kesehatan, stamina saat mengikuti pembelajaran hingga perkembangan prestasi akademik.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan evaluasi diperlukan agar manfaat program yang mendapat dukungan anggaran besar dari Badan Gizi Nasional (BGN) dapat terlihat secara nyata.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya dihitung berdasarkan berapa banyak anak yang menerima makanan. Perubahan kondisi anak setelah mendapatkan program tersebut juga perlu diketahui.
“Apakah manfaat itu dirasa sekali oleh anak-anak kita, pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, kemudian juga kesehatan selama bersekolah, terus yang paling penting lagi apakah prestasinya juga meningkat,” ujar Bagus, Senin (7/9/2026).
Baru 42,57 Persen Siswa Terjangkau MBG
Di tengah rencana evaluasi dampak, cakupan program MBG di Balikpapan ternyata masih belum mencapai separuh dari total sasaran.
Bagus mengungkapkan, hingga 17 Agustus 2026, penerima manfaat MBG di Balikpapan tercatat sekitar 82.000 orang. Angka tersebut masih jauh dibandingkan total sasaran yang mencapai hampir 194.000 siswa dan kelompok 3B.
Dengan jumlah penerima tersebut, cakupan MBG baru mencapai sekitar 42,57 persen.
“Yang harus menerima manfaat hampir 194.000 siswa, kemudian 3B. Tetapi sampai dengan 17 Agustus kemarin datanya baru 82.000. Jadi baru 42,57 persen manfaat yang bisa diberikan BGN terhadap siswa sekolah yang ada di Kota Balikpapan,” jelasnya.
Data tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan Pemkot Balikpapan bersama BGN setelah dilakukan tindak lanjut kunjungan lapangan ke sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pertemuan itu, Pemkot turut meminta pembaruan mengenai kondisi SPPG yang telah beroperasi, dapur yang masih dalam tahapan proses, serta perkembangan jumlah penerima manfaat.
36 SPPG Beroperasi, Penambahan Dapur Terkendala
Untuk memperluas jangkauan program, Pemkot Balikpapan juga terus mendorong penambahan SPPG.
Saat ini tercatat 36 SPPG telah beroperasi. Selain itu, terdapat dua dapur yang berstatus suspend dan 10 dapur lainnya masih berada dalam proses.
Sementara sejumlah calon dapur masih menunggu keputusan dari BGN pusat, termasuk terkait kebijakan penambahan SPPG baru.
Bagus menyebut salah satu hambatan perluasan MBG adalah kebijakan penghentian sementara penambahan dapur baru setelah terjadi pergantian pimpinan di tingkat BGN.
Dua SPPG yang berstatus suspend juga masih menunggu penyelesaian sejumlah persyaratan sebelum dapat kembali menjalankan pelayanan.
Pemkot berharap berbagai kendala tersebut dapat segera dituntaskan agar jumlah siswa yang mendapatkan MBG di Balikpapan terus bertambah.
Tak hanya menunggu kebijakan pusat, Pemkot juga berencana mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk meminta agar moratorium penambahan dapur dapat dipertimbangkan kembali, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting.
“Kita akan membuat surat karena kita ingin di daerah yang stunting maksimal itu kita berikan, supaya moratorium itu bisa dicabut, sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” kata Bagus.
Sekolah Diminta Pantau Perkembangan Siswa
Pemkot Balikpapan juga menyiapkan skema untuk melihat efektivitas MBG secara langsung di lingkungan sekolah.
Setiap sekolah nantinya didorong memiliki catatan perkembangan peserta didik setelah mendapatkan program makanan bergizi tersebut. Catatan itu dapat menjadi bahan untuk melihat perubahan kondisi anak, baik secara fisik maupun dalam proses pembelajaran.
Indikator yang akan diamati antara lain berat badan, tinggi badan, stamina, kondisi kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar, hingga kemungkinan adanya peningkatan prestasi akademik.
Namun, Pemkot menegaskan evaluasi tersebut tidak boleh berubah menjadi tambahan beban administrasi bagi tenaga pendidik.
“Intinya tidak membebani kepala sekolah atau guru sekolah, tapi paling tidak setiap sekolah ada contoh untuk laporan perkembangan mengenai makan bergizi gratis ini terhadap perkembangan stamina, perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita,” terang Bagus.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Balikpapan ingin program MBG tidak berhenti pada persoalan distribusi makanan kepada siswa. Pemerintah ingin manfaatnya dapat diukur secara lebih konkret, terutama terhadap tumbuh kembang, kesehatan, stamina, dan kualitas pendidikan peserta didik. (*)
Tidak ada komentar