Ilustrasi.BONTANG – Pemkot Bontang melakukan pengetatan penggunaan APBD. Langkah ini menyusul rencana pemangkasan dana Rp500 miliar dari pemerintah pusat.
Salah satu pos yang terdampak adalah anggaran pemeriksaan tes urine bagi ASN.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai tes urine tidak perlu dilakukan terhadap seluruh pegawai. Hanya yang terindikasi atau dicurigai bermasalah yang sebaiknya diperiksa.
“Kalau mau irit anggaran, jangan semua diperiksa. Masa orang baik-baik ikut diperiksa. Itu pemborosan. Cukup yang mencurigakan saja,” kata Neni, Rabu (14/8/2025).
Pemeriksaan bisa difokuskan pada unit atau bidang tertentu. Misalnya, jika ada desas-desus kepala dinas tertentu terlibat, baru mereka diperiksa.
“Itu baru preventif. Lain halnya jika pemeriksaan dilakukan di pusat rehabilitasi, baru semuanya dites,” tambahnya.
Neni mengingatkan, APBD harus digunakan bijak. Apalagi jika pemangkasan anggaran dari pusat benar-benar terjadi.
“Biaya pemeriksaan satu orang saja lebih dari Rp200 ribu. Kalau dikalikan 5.000 pegawai, berapa besar anggaran yang habis. Lebih baik dana itu dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan atau kesehatan. Setiap rupiah dari APBD harus bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Neni.
Langkah ini dinilai lebih efektif. Menghemat anggaran sekaligus tetap menjaga integritas pegawai.
Pemkot Bontang berharap, fokus pemeriksaan preventif dapat memberikan hasil yang optimal tanpa membebani keuangan daerah. (FR)
Pos Terkait
Tidak ada komentar