newsborneo.id – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara baru-baru ini membuka wacana penggalangan dana atau crowdfunding dalam proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Penggalangan dana di luar APBN dari masyarakat maupun pihak swasta yang sifatnya sukarela.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, bahwa hal itu tetap harus menjadi urusan pemerintah pusat.
“Setahu saya dulu pusat yang membiayai. Mungkin kalau ada kurangnya tetap urusan pusat, lah,” ucapnya, saat ditemui di Meeting Room Gran Senyiur Hotel Balikpapan usai menghadiri suatu acara pada, Selasa (29/3/2022) siang.
Satu sisi, sebagai orang kedua yang memimpin Benua Etam itu menilai jika permohonan urunan yang ditujukan ke masyarakat tentu kurang tepat.
Pasalnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang kesusahan terdampak pandemik COVID-19 yang panjang. Akibatnya, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat pun meningkat.
“Masyarakat saja dananya terbatas, mau beli minyak goreng saja susah, masa mau bangun IKN?” tuturnya.
Namun sisi lainnya, Hadi melihat kemungkinan yang dimaksud Badan Otorita IKN soal dana urunan bisa diterapkan kepada pihak perusahaan.
Seperti diketahui, perusahaan di Kaltim cukup banyak. Di antaranya berdiri juga perusahaan tambang. Jumlahnya pun cukup banyak.
“Perusahaan tambang PKP2B saja ada 30-an, perusahaan-perusahaan itu yang kita harap membantu IKN. Bukan masyarakat kecil, lah,” kata dia.
Sebelumnya, ramai pemberitaan jika Badan Otorita IKN melemparkan wacana crowdfundingatau pengumpulan untuk membangun IKN Nusantara.
Di mana hal itu di sampaikan oleh salah satu anggota tim komunikasi IKN, Sidik Pramono dalam pernyataan tertulisnya. Sidik menyebut crowdfunding ini bersifat donasi atau sosial dan melibatkan banyak orang. Tentunya usai pernyataan ini keluar, keluhan dari masyarakat pun bermunculan di media sosial.
“Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri,” ujarnya.
[red/id]
