Polres Bontang Fasilitasi Dialog Warga dan PT EUP Terkait Dugaan Pencemaran Laut, Berikut Empat Tuntutan Nelayan

BONTANG – Suara nelayan dan warga pesisir akhirnya mendapat ruang dalam forum mediasi yang difasilitasi Polres Bontang, Rabu (9/4/2025), terkait dugaan pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayah pesisir Kelurahan Bontang Lestari dan Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu.

Mediasi yang digelar di Ruang Rupatama Polres Bontang itu dipimpin Wakapolres Kompol Faisal Risa. Dihadiri pula sejumlah pejabat penting serta perwakilan warga, nelayan, dan manajemen PT Energi Unggul Persada (EUP), perusahaan yang ditengarai sebagai sumber pencemaran.

Baca Juga

Bontang Optimalkan Potensi Lokal untuk Tarik Investasi

07 Jun 2025

Wakapolres Kompol Faisal Risa menekankan pentingnya forum mediasi ini dalam mencegah konflik terbuka serta menjaga situasi tetap kondusif. Ia memastikan bahwa Polres Bontang akan terus mengawal jalannya penyelesaian kasus ini secara transparan dan akuntabel.

“Kami hadir untuk menjembatani kepentingan semua pihak. Prinsipnya, hukum ditegakkan, masyarakat dilindungi,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, warga terdampak, termasuk kelompok nelayan dan tokoh masyarakat, menyuarakan empat tuntutan utama:

1. Penghentian sementara seluruh aktivitas PT EUP sampai tanggung jawab lingkungan dijalankan.
2. Pemberian ganti rugi kepada nelayan atas kerugian akibat dugaan pencemaran.
3. Restorasi lingkungan perairan yang dinilai tercemar.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam wilayah buffer zone perusahaan.

Baca Juga

Putusan Perkara Ma’ruf Effendi Dijadwalkan Dua Pekan Lagi

06 Sep 2022

Pihak PT EUP menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab apabila hasil uji laboratorium membuktikan adanya pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.

Pihak perusahaan juga terbuka terhadap semua proses hukum dan ilmiah. Jika terbukti bersalah, kompensasi akan diberikan sesuai prosedur.

Perusahaan juga mengusulkan adanya forum lanjutan usai hasil uji laboratorium keluar, serta menyatakan komitmen kolaborasi dalam program CSR dan tali asih sebagai bentuk kontribusi sosial.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang bersama DLH Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengambil sampel lingkungan yang diuji di laboratorium bersertifikasi. Hasilnya dijadwalkan keluar pada 15–16 April 2025.

Pemkot Bontang bersama Pemkab Kutai Kartanegara juga berkomitmen merumuskan solusi jangka panjang untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*)