KETUA DPRD Andi Faizal Sofyan tidak setuju rencana Pemkot Bontang melakukan penarikan biaya retrebusi sampah terhadap warga.
Menurut Ketua DPRD Bontang, Pemkot harus lebih dulu memantapkan penyediaan fasiltas sebelum memberlakukan kebijakan penarikan tarif retrebusi sampah ke masyarakat.
Seban rencana ini justru menambah beban bagi warga, khususnya mereka yang saat ini juga harus membayar jasa pengangkutan sampah ke KSM. Otomatis mereka pun hanya membayar double setiap bulan.
“Ini akan membebani warga. Karena mereka juga sudah bayar jasa pungutan,” ungkap pria yang kerap disapa Bang Faiz ini, Kamis (8/6/2023).
Sebenarnya masalah sampah ini telah sering mendapat kritikan DPRD Bontang.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mempertanyakan alasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang menarik tong sampah dari pinggir jalan.
Sebab kebijakan tersebut banyak dikeluhkan warga dan justru mengakibatkan banyak sampah warga yang tercecer di pinggir jalan.
Kemudian anggota komisi III, Faisal, juga pernah mempertanyakan kebijakan tersebut yang dianggap bisa memicu warga untuk buang sampah ke laut.
“Karena harus jauh buang sampah ke TPST,” ungkap Bang Faiz.
Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH, Syakhruddin mengatakan, selain alasan untuk menekan beban biaya operasi pengangkutan sampah, pihaknya memberlakukan penarikan retrebusi lantaran sebelumnya perna menjadi temuan BPK.
Alasan BPK menyeroti sebab Bontang memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020.
Dalam regulasi tersebut diwajibkan masyarakat untuk membayar retribusi sampah.
“Karena ini temuan BPK. Kebijakan ini sudah pernah diberlakukan 2017 lalu. Tapi terhenti karena kontrak kerja berakhir karena bayarnya di PDAM,” tandas Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan. (ADS/DPRD BONTANG)
