BONTANG – Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Bontang sedang berlangsung. Tapi di balik proses yang terlihat teknis ini, ada peringatan keras dari Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
“Jangan sampai data ini dimanipulasi. Apalagi demi kepentingan pribadi,” tegas Agus Haris belum lama ini.
Ia mengingatkan, pendataan ini menyangkut langsung nasib warga kurang mampu. Kesalahan, apalagi kesengajaan, bisa berakibat fatal.
Agus mencontohkan, jika ada RT yang terbukti memalsukan atau mengubah data demi keluarga, teman, atau demi terpilih lagi, sanksinya jelas.
“Tunjangan RT dari Rp2 juta bisa dipotong. Tidak hanya RT, tapi juga petugas kelurahan, kecamatan, bahkan pegawai Dinas Sosial,” tegasnya.
Sanksi itu bukan sekadar wacana. Pemkot Bontang siap mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang lalai atau sengaja bermain data.
Bagi Agus, akurasi data adalah kunci. Sebab, data bansos menjadi acuan untuk penyaluran bantuan, subsidi, hingga program pengentasan kemiskinan.
“Banyak warga yang betul-betul membutuhkan tapi tidak terdata. Jangan sampai bansos malah jatuh ke tangan yang salah,” ujarnya.
Agus menegaskan, pernyataannya bukan untuk menakut-nakuti. Ia hanya ingin memastikan seluruh jajaran, dari tingkat kota hingga RT, bekerja profesional dan menjunjung keadilan sosial.
“Kita kerja bukan untuk basa-basi. Pendataan ini harus akurat, adil, dan transparan. Jangan dicederai hanya karena kepentingan pribadi,” katanya.
Dengan pemutakhiran yang bersih dan jujur, Pemkot Bontang berharap program bantuan benar-benar tepat sasaran, membantu warga yang paling membutuhkan, dan mendorong pengentasan kemiskinan di kota ini. [MH/PRA]
Tidak ada komentar