Meski Dicoret dari PSN Tahun Ini, Harapan Jalan Tol Samarinda-Bontang Tetap Masih Ada
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnandanewsborneo.id – Pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang memang dicoret dari Proyek Strategi Nasional (PSN) 2022, tahun ini. Namun, rencana umum pembangunan jalan tol tersebut sudah masuk 2025 mendatang.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan, jalan tol Samarinda–Bontang ada di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Rencana umum pembangunan jalan tol tersebut masuk pada 2025 mendatang.
“Sekarang progress-nya finalisasi dokumen dukungan dan model pembiayaan. Apakah pemerintah full atau seluruhnya investasi. Bisa juga pemerintah dengan investor. Masih belum ditentukan, namun mulainya tetap pada 2025,” ungkap Fitra kepada awak media.
Dokumen perencanaan pembangunan jalan tol Samarinda–Bontang sedang dilengkapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah review penyusunan feasibility study (FS) alias studi kelayakan selesai, barulah Kementerian PUPR melengkapi dokumen lingkungannya.
Pemprov Kaltim memang getol berencana membangun jalan tol Samarinda–Bontang. Namun, proyek tol tersebut akan ditunda lagi pembangunannya. Pun masyarakat harus bersabar untuk menikmatinya.
Kendati demikian, rencana pembangunan jalan tol Samarinda–Bontang tak lagi masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) di Benua Etam. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 9/2022 pada 22 Juli 2022 lalu.
Alasan dikeluarkannya proyek jalan tol Samarinda–Bontang dari PSN karena pengerjaan tol tersebut tidak bisa tuntas pada 2024. Sebab hingga detik ini, pengerjaan fisik juga belum dimulai sama sekali.
“Kalau sekarang tahapannya masih finalisasi dokumen dukungan. Kalau bicara masalah tol ini seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, mana lebih diprioritas dan paling penting itu biasanya dilihat dari jumlah lintas harian rata-rata (LHR),” tegas Fitra.
Menurut Fitra, biasanya pertimbangan tersebut dari LHR tersebut. Selain dilihat dari LHR, dampak terhadap tingkat pengembalian modal juga jadi pertimbangan.
“Kalau pengembalian terlalu lama, bisa jadi tak prioritas,” tutupnya. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar