Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel. (Foto/Nur).SAMARINDA – Praktik perusahaan yang menahan ijazah asli milik pekerja mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Immanuel. Dia menilai tindakan tersebut merugikan pekerja dan meminta perusahaan tidak menjadikan ijazah sebagai alat untuk mengikat karyawan.
Ekti merespons keluhan pekerja yang ijazah aslinya tidak dikembalikan perusahaan, bahkan setelah hubungan kerja berakhir akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Oh, melanggar lah, enggak boleh itu, itu merugikan pekerja. Perusahaan mana itu?” tegas Ekti.
Dia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan perusahaan yang diduga melakukan praktik tersebut. Laporan bisa disampaikan kepadanya dengan mencantumkan identitas perusahaan dan bukti pendukung.
Ekti juga membuka peluang untuk menindaklanjuti laporan tersebut bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Jika ditemukan dugaan pelanggaran, perusahaan bersangkutan dapat dimintai penjelasan.
“WA saya, perusahaan apa, kita panggil, enggak boleh itu. Enggak boleh, ijazah ditahan,” katanya.
Menurut Ekti, persoalan penahanan ijazah pekerja bukan masalah sepele. Selain merugikan karyawan, tindakan tersebut bisa menyulitkan mereka ketika hendak mencari pekerjaan baru atau memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
Karena itu, dia mendorong Disnaker lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Penanganan juga perlu dilakukan apabila terdapat laporan yang jelas dan disertai bukti.
Ekti berharap tidak ada lagi pekerja yang dirugikan akibat praktik penahanan dokumen pendidikan oleh perusahaan. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar