newsborneo.id – Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Bontang dinilai tidak merata khususnya wilayah pesisir.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, saat interupsi di rapat paripurna, Selasa (13/9/2022).

Amir menyebutkan, jika pihaknya menerima laporan terkait hal tersebut. Katanya, di Malahing dari 100 KK yang menerima hanya 50 KK sama halnya dengan Tihi-tihi hanya 38 yang menerima dari 76 KK.

Harapannya, penyaluran BLT ini bisa menyeluruh apalagi di wilayah pesisir mengingat masyarakat disana mayoritas hanya berprofesi sebagai nelayan.

“Mungkin Dinas terkait bisa mendata ulang, supaya penyaluran dana BLT ini tepat sasaran,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bakhtiar Mabe Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) mengatakan BLT ini diberikan berdasarkan kasus.

“Jadi diberikan bukan secara proporsional. Kalau yang menerima itu kasusnya tidak mampu. Mungkin yang tidak dapat itu ada kemungkinan sudah mampu akhirnya teralihkan ke yang lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan jika untuk pendataan dilakukan oleh RT kemudian di serahkan ke kelurahan yang kemudian ke kecamatan.

“Dari kecamatan itu baru data itu ke kami,” tukasnya.

Diketahui, BLT BBM ini akan langsung diberikan untuk dua bulan kedepan. Sejumlah Rp300 ribu BLT dan bantuan sembako senilai Rp200 ribu. (ADS)