newsborneo.id – Ongkos politik untuk mencalonkan diri sebagai gubernur ternyata tidak main-main. Hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kandidat setidaknya harus menyiapkan dana minimal Rp100 miliar untuk membiayai pencalonan.
Jumlah lebih kecil berlaku untuk pencalonkan pada level bupati atau wali kota. Uang yang harus disiapkan bervariasi antara Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, fakta tersebut cukup mengejutkan karena besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan kandidat. Menurutnya, hal ini membuka peluang terjadinya perilaku koruptif mengingat modal yang dikeluarkan jumlahnya fantastis.
“Ongkos yang dikeluarkan kepala daerah selama masa pencalonan hingga terpilih ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima dalam satu periode pemerintahan atau lima tahun. Ini membuka peluang terjadinya perilaku koruptif,” ujarnya dalam acara ‘Bincang Staranas PK: Cegah Korupsi Politik, Bantuan Parpol Jadi Solusi?’ di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/9/2022).
Menurutnya, tingginya ongkos pencalonan membuat proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis. Peluang ini pula yang dimanfaatkan pemodal untuk mencari keuntungan dengan menyediakan dana pencalonan.
Untuk keluar dari persoalan tersebut, kajian KPK-LIPI menyimpulkan bahwa setiap partai politik (parpol) harus menjalankan lima fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Mulai dari standar kode etik; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan; dan alokasi anggaran.
Kemudian, rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi. (*)
