Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto/Nur).SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan tidak keberatan jika ijazah seluruh anggota legislatif diperiksa atau diaudit.
Pemeriksaan dokumen pendidikan disebut justru menjadi bagian dari keterbukaan pejabat publik kepada masyarakat.
Darlis bahkan mempersilakan jika verifikasi tidak hanya dilakukan terhadap anggota DPR RI, tetapi juga diperluas hingga DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini menurut saya, jadi audit seperti itu baik. Jadi tidak hanya di pusat (DPR RI), pemeriksaan di provinsi maupun kabupaten dan kota enggak masalah,” urainya, Rabu (18/11).
Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya desakan publik agar dokumen pendidikan para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi. Salah satunya melalui petisi di platform Change.org yang digagas Farida Octavia.
Petisi tersebut meminta pimpinan DPR RI melakukan pemeriksaan terhadap ijazah seluruh anggotanya, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Desakan itu turut mencuat di tengah perbincangan publik mengenai keabsahan ijazah SMA atau sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Menanggapi tuntutan tersebut, Darlis menilai anggota legislatif tidak seharusnya menutup diri. Sebab, jabatan sebagai wakil rakyat diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, setiap persyaratan administrasi yang digunakan saat pencalonan harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Jabatan ini kan dari pilihan rakyat, jadi aspirasi yang disampaikan juga harus dihormati dan direspon dengan baik,” jelasnya.
Dia menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah persyaratan administrasi pejabat publik telah terpenuhi. Termasuk memastikan keabsahan ijazah yang digunakan untuk memenuhi ketentuan pencalonan.
Darlis pun menegaskan tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk menghalangi pemeriksaan tersebut selama dilakukan sesuai aturan.
“Kalau ada masyarakat yang ingin memeriksa ijazah pejabat publik, silakan saja. Kami tidak punya alasan untuk menghalangi karena masyarakat berhak mengetahui apakah persyaratan administrasinya sudah terpenuhi,” tegasnya.
Menurut Darlis, keterbukaan dokumen pejabat publik berbeda dengan masyarakat umum. Seseorang yang tidak menduduki jabatan publik tidak bisa begitu saja diwajibkan membuka riwayat pendidikan atau dokumen pribadinya kepada khalayak.
Namun, bagi pejabat yang memperoleh jabatan melalui proses politik, pertanggungjawaban atas persyaratan administrasi menjadi bagian dari konsekuensi jabatan.
Saat ditanya apakah sikap tersebut juga mewakili pandangan Fraksi PAN, Darlis tidak memberikan penilaian. Dia menegaskan pernyataannya merupakan sikap pribadi yang mendukung pemeriksaan ijazah apabila hal tersebut menjadi tuntutan masyarakat. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar