Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel.(Newsborneo)SAMARINDA – Di tengah keterbatasan keuangan daerah, pemangkasan belanja pemerintah tidak boleh dilakukan secara serampangan. Terlebih jika penghematan justru menyentuh hak pegawai yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan kembali jika kebijakan efisiensi anggaran berimbas pada pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pelayanan publik.
Menurut dia, TPP bukan hanya dinikmati pejabat struktural. Guru, perawat, hingga tenaga medis juga menjadi bagian dari penerima tunjangan tersebut. Karena itu, kebijakan pemangkasan perlu melihat siapa saja yang akan terdampak.
Ekti menilai, selama ini pembicaraan mengenai pemangkasan TPP kerap identik dengan pengurangan tunjangan pejabat eselon. Padahal, dampaknya bisa lebih luas karena menyangkut pegawai yang menjalankan pelayanan dasar.
“TPP ini seolah han6a eselon II atau I. Kalau dipangkas yang kena kan perawat dan guru,” ucapnya, Sabtu (14/11).
Dia menyebut, Gubernur Kaltim juga menghendaki agar TPP tidak menjadi bagian dari belanja yang dikurangi. Harapan tersebut, menurut Ekti, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi penghematan anggaran.
Sebagai alternatif, pemerintah dapat menekan pengeluaran yang dinilai masih bisa dikendalikan. Misalnya, belanja perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum kegiatan pemerintahan.
Dengan cara itu, efisiensi tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai yang menopang layanan pendidikan dan kesehatan.
“Nah, kalau dihilangkan TPP guru dan perawat, kasihan mereka,” pungkasnya. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar