
NEWABORNEO.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memetakan 50 program unggulan ke masing-masing perangkat daerah agar pembagian tugas, tanggung jawab, dan target pelaksanaannya lebih jelas. Program tersebut terbagi dalam tiga kelompok besar, yakni Kutim Hebat, Kota Hebat, dan Desa Hebat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim Noviari Noor mengatakan pemetaan dibutuhkan karena satu program unggulan dapat melibatkan lebih dari satu organisasi perangkat daerah. Tanpa pembagian peran yang jelas, pelaksanaan berpotensi tumpang tindih atau kehilangan penanggung jawab utama.
“Kegiatan ini dipetakan di setiap OPD untuk memperjelas siapa yang melaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Noviari.
Pemetaan sekaligus digunakan untuk menjaga sinkronisasi antara program unggulan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMD. Pemerintah ingin program fisik maupun nonfisik tetap bergerak meski kemampuan anggaran tahun berjalan mengalami penyesuaian.
Noviari menyebut ruang fiskal yang lebih terbatas tidak membuat pemerintah menghentikan agenda prioritas. Strateginya adalah menata kembali urutan kebutuhan dan memastikan anggaran diarahkan pada kegiatan yang paling siap dan berdampak.
“Strategi percepatan tetap dilakukan. Salah satunya dengan merumuskan kembali skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini,” katanya.
Menurut Noviari, penjabaran teknis di lapangan menjadi penting karena kepala daerah telah menetapkan arah pembangunan yang harus diterjemahkan oleh seluruh OPD. Setiap dinas diminta memahami posisi dan kontribusinya terhadap satu program, termasuk ketika hasil akhir baru tercapai melalui kerja lintas sektor.
Pemetaan juga memudahkan evaluasi. Ketika satu target belum tercapai, pemerintah dapat melihat perangkat daerah mana yang bertanggung jawab, dukungan apa yang belum tersedia, serta bagian mana yang perlu dipercepat.
Noviari menegaskan pemerintah tetap menjaga prioritas yang sudah disusun untuk satu tahun ke depan meski anggaran berkurang.
Pemetaan 50 program unggulan juga menjadi dasar bagi pimpinan daerah untuk mengawasi keterkaitan kegiatan antar-OPD. Program yang melibatkan beberapa dinas perlu memiliki urutan kerja yang jelas agar satu kegiatan tidak tertunda hanya karena dukungan dari perangkat daerah lain belum tersedia.
“Kita tetap merumuskan dengan kemampuan anggaran yang berkurang, namun harus tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dalam satu tahun ke depan,” pungkasnya. (ADV)
Tidak ada komentar