Balikpapan Bergantung Pasokan Pangan dari Luar Daerah, Pasar Murah Digenjot
BALIKPAPAN – Ketergantungan Kota Balikpapan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih cukup tinggi. Sekitar 85–90 persen kebutuhan pangan segar masyarakat masih harus didatangkan dari berbagai daerah, mulai Sulawesi, Jawa, hingga sejumlah wilayah di Kalimantan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mengendalikan harga. Terlebih, kebutuhan konsumsi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan posisi Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, tingginya ketergantungan pasokan tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balikpapan yang bukan merupakan daerah agraris serta masih terbatasnya lahan pertanian produktif.
“Karakteristik Kota Balikpapan yang bukan daerah agraris menyebabkan sekitar 85 persen sampai dengan 90 persen kebutuhan pangan segar kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan luar Pulau Kalimantan,” kata Agus saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 di halaman parkir Balai Kota Balikpapan, Rabu (21/10/2026).
Menurut Agus, persoalan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kelancaran distribusi. Semakin panjang rantai pasokan dari daerah produsen menuju Balikpapan, semakin besar pula potensi terjadinya perubahan harga.
“Rantai distribusi logistik yang panjang rentan memicu ketidakpastian harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang dinamis turut meningkatkan kebutuhan konsumsi. Sementara kemampuan produksi pangan dari dalam kota masih terbatas.
Agus menyebut lahan pertanian produktif di Balikpapan hanya berkisar 15 persen dari total wilayah kota. Karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat belum dapat sepenuhnya mengandalkan produksi lokal.
Sebagai salah satu langkah jangka pendek untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Balikpapan mengandalkan Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen intervensi pasar.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Namun, Agus meminta sasaran penerima manfaat GPM diperluas. Pada hari pertama pelaksanaan, ia melihat cukup banyak pembeli yang berasal dari kalangan pegawai.
“Hari ini konsumennya banyak dari pegawai. Alhamdulillah pegawai kita berbelanja di stan-stan GPM. Namun, untuk besok sampai dengan tanggal 23, diharapkan lebih banyak masyarakat yang hadir,” kata Agus.
GPM dijadwalkan berlangsung hingga 23 Oktober 2026. Pemkot Balikpapan meminta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, memperluas sosialisasi agar informasi mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Agus menilai intervensi pasar akan kurang optimal apabila masyarakat yang menjadi sasaran program tidak mendapatkan informasi yang cukup.
Selain melalui GPM, Pemkot Balikpapan juga memperkuat koordinasi dengan distributor dan daerah penghasil pangan untuk menjaga kelancaran pasokan ke kota.
Pemkot Balikpapan menyadari pasar murah saja tidak cukup untuk memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan yang masih tersedia.
Kawasan Bukit Binjai dan Gunung Binjai di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, menjadi salah satu wilayah yang diarahkan untuk mendukung upaya tersebut.
Pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan juga terus didorong. Salah satunya melalui pemanfaatan rumah kaca di tingkat kecamatan untuk membudidayakan sejumlah komoditas yang kerap berpengaruh terhadap inflasi, seperti cabai dan sayuran.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pasokan pangan dari dalam kota sekaligus mengurangi sebagian tekanan kebutuhan yang selama ini dipenuhi dari luar daerah.
Selain produksi lokal, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga akan dioptimalkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Balikpapan.
Agus menegaskan, penguatan ketahanan pangan tetap membutuhkan kerja sama dengan daerah-daerah produsen utama. Koordinasi antardaerah diperlukan agar pasokan pangan menuju Balikpapan tetap terjaga.
Di tengah tantangan pasokan dan fluktuasi harga, Agus juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan.
Warga diminta berbelanja sesuai kebutuhan sehari-hari, mengurangi pemborosan makanan, serta memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan dapur.
“Berbelanja dengan bijak. Saya mengimbau warga untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan sehari-hari, tidak menumpuk atau menimbun bahan pokok yang belum waktunya dipergunakan,” ujarnya.
Menurut Agus, kebiasaan menanam cabai maupun sayuran di pekarangan, meski dalam skala rumah tangga, dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air bersih secara hemat karena Balikpapan masih belum memasuki musim penghujan.
Pemkot Balikpapan berharap intervensi harga melalui GPM, penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan, serta kerja sama dengan daerah pemasok dapat berjalan secara beriringan.
Dengan strategi tersebut, ketahanan pangan Balikpapan diharapkan tidak hanya bergantung pada kelancaran pasokan dari luar daerah, tetapi juga diperkuat oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sumber pangan dari dalam kota. (*)
Tidak ada komentar