Rp241 Miliar Dana Transfer Tertahan, Pembangunan di Balikpapan Tersendat

Redaksi
21 Agu 2025 11:37
2 menit membaca

BALIKPAPAN – Kota Balikpapan tengah menghadapi tantangan besar. Program pembangunan daerah tersendat akibat keterlambatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari total alokasi sekitar Rp340 miliar, baru Rp99 miliar yang masuk ke kas daerah. Artinya, masih ada Rp241 miliar yang belum cair hingga pertengahan Agustus 2025.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan keprihatinannya.

“Belum ada kepastian kapan sisa dana tersebut dibayarkan. Padahal sudah dianggarkan di batang tubuh APBD. Ini jadi perhatian serius pemerintah kota,” ujarnya, Senin (20/8/2025).

Isu ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-27 masa sidang III tahun 2024/2025. Agenda tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai APBD 2025, sekaligus menetapkan Perda RPJMD 2025—2029.

Dalam rapat itu, berbagai fraksi melontarkan kritik sekaligus memberikan fokus prioritas pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Menurut mereka, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu tak tercapai.
“Dispenda harus lebih kreatif dalam menggali potensi PAD,” tegas juru bicara fraksi PDIP.

Gerindra menekankan urgensi penanggulangan bencana dan rehabilitasi infrastruktur. Hal itu dinilai harus jadi prioritas dalam perubahan anggaran.

Nasdem mengangkat masalah klasik: kondisi Pelabuhan Speed di Kampung Baru yang kian memprihatinkan. Infrastruktur vital itu bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan.

“Meski dana hibah Rp90–100 miliar sudah diserahkan ke Pemprov, kami akan berkoordinasi dengan DPRD provinsi agar pembangunannya segera terealisasi,” jelas juru bicara fraksi Nasdem.

Sementara itu, PKB menekankan pentingnya pengelolaan aset pemerintah. Termasuk aset di luar Balikpapan, seperti asrama mahasiswa di Yogyakarta, Makassar, dan Malang, yang menurut mereka tak boleh terbengkalai.

Alwi Al Qadri menambahkan, keterlambatan dana transfer menciptakan dilema. Banyak program pembangunan mendesak untuk dijalankan, tetapi keterbatasan likuiditas kas daerah membuat langkah pemerintah tersendat.

“Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi kunci. Kita harus pastikan sisa dana transfer segera cair,” tegasnya. (PRA)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }