newsborneo.id – Anggota DPRD Bontang Abdul Haris menilai, kontribusi perusahaan dalam menyertifikasi tenaga kerja lokal belum maksimal.
“Saya dengar langsung keluhan tenaga kerja bahwa Pupuk Kaltim sendiri hampir bisa dibilang tidak pernah melakukan sertifikasi,” ujar anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris.
Akan tetapi, kata Abdul Haris, setiap ada penerimaan, baik itu tenaga TA ataupun proyek. Perusahaan selalu mengutamakan tenaga kerja bersertifikasi. Disinilah kelemahan calon tenaga kerja lokal. Buntutnya, perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah.
“Kedepannya, baik Pupuk Kaltim maupun seluruh stakeholder yang ada di kawasan industri perusahaan, dimohon agar mengadakan sertifikasi supaya tenaga kerja lokal memiliki daya saing,” sebutnya.
Politisi PKB ini mengharapkan, tenaga kerja lokal tak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. “Banyak kasus terjadi karena tenaga kerja lokal kita tak memiliki sertifikasi, itu makanya banyak yang jadi penonton di daerahnya sendiri,” paparnya.
Untuk itu, dia mengharapkan main contractor agar dapat memonitoring subkon-nya dalam hal rekrutmen, sehingga tidak menyalahi aturan dan prosedur dalam pengupahan dan sertifikasi.
“Kami berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Bontang bisa memperhatikan tenaga kerja lokal, agar regenerasi tenaga kerja lokal bisa lebih bagus lagi,” tandasnya. (ADS)
