Pemprov Kaltim Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Wilayah 3T, Gaji Tetap Jalan lewat BOSP

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para guru honorer di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur H Seno Aji bertekad memperjuangkan nasib para pendidik yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Memang masih ada guru honorer yang belum masuk PPPK. Maka dari itu, kami perjuangkan agar mereka tidak tertinggal,” ujar Wakil Gubernur Seno Aji usai menghadiri Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025).

Pemprov Kaltim, lanjutnya, telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Surat itu berisi permohonan penambahan kuota PPPK untuk guru, terutama di wilayah 3T.

Sambil menunggu respon dari pusat, Pemprov Kaltim memastikan para guru honorer tetap menerima insentif melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

“Melalui BOSP, kita tetap menggaji para guru di daerah 3T agar proses belajar mengajar terus berjalan,” jelasnya.

Namun ia mengakui, banyak guru honorer yang sebenarnya ingin mengabdi di wilayah perkotaan. Pemprov Kaltim, kata dia, tak menutup mata terhadap kondisi ini.

“Inilah yang kami coba jembatani. Guru di daerah 3T harus mendapat perhatian lebih, baik secara insentif maupun jaminan keberlanjutan kariernya,” tambah Seno Aji.

Pada rapat paripurna itu, Seno juga menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Hadir pula 35 anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Kaltim.

Langkah proaktif Pemprov Kaltim untuk memperjuangkan guru honorer mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Di tengah tantangan pemerataan pendidikan, keberpihakan terhadap tenaga pendidik di wilayah 3T dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kaltim.

[RIL]