Makan Bergizi Gratis di Kaltim Mulai Bergulir 17 Februari, 450 Dapur Disiapkan
Redaksi
12 Februari 2025 | 17:42 17:42
.
3 menit membaca
SAMARINDA – Pemerintah terus menggenjot persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang dijadwalkan mulai berjalan pada 17 Februari mendatang. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini mendapat perhatian serius, terutama terkait tantangan logistik dan anggaran.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa persiapan program MBG di Kaltim berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
“SPPI yang telah direkrut akan bertugas sebagai kepala satuan pelayanan makan bergizi di tingkat tapak,” ujar Tigor dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).
Kedua, penyediaan infrastruktur berupa dapur umum. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 450 dapur di seluruh Kalimantan Timur untuk mendukung program ini. Pada tahap awal, optimalisasi akan dilakukan terhadap 37 SPPI yang telah tersedia.
Ketiga, pemenuhan bahan pangan, terutama sayur-mayur, yang menjadi tantangan utama. Menurut Tigor, sebagian besar pasokan sayuran di Kaltim masih bergantung pada distribusi dari Pulau Jawa.
“Setiap satuan pelayanan akan membutuhkan sekitar 300 kilogram sayur sekali masak untuk mencukupi kebutuhan 3.000 anak,” katanya.
Saat ini, program percontohan telah berjalan di SD 004 Samarinda Utara dan akan diperluas ke sekolah-sekolah lain secara bertahap. Dari 37 SPPI yang telah disiagakan, mereka akan ditempatkan di satuan-satuan pelayanan yang mulai beroperasi pada 17 Februari.
Tigor juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah mempercepat verifikasi kesiapan dapur, termasuk yang dibangun oleh Polda Kaltim. Target awalnya adalah memastikan minimal satu satuan pelayanan dapat mulai beroperasi sesuai jadwal.
Namun, tantangan geografis juga menjadi perhatian. Daerah terpencil seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih membutuhkan percepatan dalam pembangunan dapur dan persiapan bahan makanan guna menjamin pemerataan program.
Dari sisi anggaran, saat ini BGN menetapkan standar Rp10 ribu per anak dengan sistem reimbursement berdasarkan bukti pembelian bahan pangan. Namun, BGN berencana meningkatkan anggaran menjadi Rp15 ribu per anak guna mengantisipasi indeks kemahalan di Kalimantan, fluktuasi harga pangan, serta biaya operasional satuan pelayanan, termasuk gaji karyawan, listrik, air, gas, dan sewa fasilitas.
“Penyesuaian anggaran ini memerlukan bukti pembelian bahan pangan yang valid, mengingat disparitas harga antara Jawa dan Kalimantan,” tambah Tigor.
Guna mencari solusi pengelolaan menu dan pemenuhan bahan pangan, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah model dapur hybrid yang berkolaborasi dengan kantin sekolah, seperti yang telah diterapkan di Cimahi dan Semarang.
“Kemarin saya meninjau program serupa di Sekolah Bagimu Negeri, Semarang. Di sana, kantin sekolah diperbesar dan diperbaiki sebagai dapur. Kami berharap model ini dapat diadopsi di Kaltim,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Berita ini telah terbit di Makan Bergizi Gratis di Kaltim Mulai Bergulir 17 Februari, 450 Dapur Disiapkan
