newsborneo.id – Komisi lll DPRD Bontang mempertanyakan tindaklanjut parkiran kendaraan yang mengantre diseluruh SPBU.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menilai Dinas Perhubungan (Dishub) belum serius dalam menangani antrean panjang di SPBU.

“Saya rasa sampai saat ini belum teratasi, karena saya lihat itu masih banyak kendaraan terparkir di pinggir jalan karena ikut mengantre dan itu mengganggu pedagang,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat yang dihadiri Dishub Bontang di Gedung DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Senin (22/8/2022).

Senada, Faisal anggota Komisi III DPRD Bontang menuturkan, jika SPBU ini masih banyak kendaraan yang antre terutama di Kilometer 6.

“Banyak juga masyarakat yang mengeluh terkait fuel card ini ketika signal susah mereka akan terkendala,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Angkutan Umum Dishub Bontang, Welly Sakius mengatakan, pemberlakuan fuel card di tiga SPBU, yakni Akawi, Kilometer 6 dan Tanjung Laut, sudah sedikit mengurai kemacetan. Pasalnya, pembelian BBM jenis solar dengan fuel card hanya diperbolehkan sekali dalam sehari.

“Jadi antrean sudah tidak panjang. Ini sudah ada sedikit perubahan artinya tidak seperti dulu lagi dimana disamping SPBU rumah selalu tertutup dengan kendaran truk yang besar. Kalau SPBU di kilometer 3 sudah mulai pendaftaran fuel card juga per hari ini Senin (22/8/2022),” jelasnya.

Sementara itu, tersisa satu SPBU yang nelum menerapkan fuel card, yakni SPBU kilometer 8. Diharapkan, Agustus ini semua sudah menggunakan sistem tersebut.

“Di Bontang ini sudah ada sekira 800 ribu pengguna fuel card yang berlaku dari Juli sampai Agustus,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, untuk mencegah antrean, pihaknya menyarankan agar pihak SPBU melayani penggunaan fuel card bagi kendaran truk di pukul 07.00 wita saat jam SPBU.

“Selama ini SPBU membuka fuel card jam 14.00 WITA secara serentak. Semoga di Agustus ini bisa terealisasi dan nantinya akan kami kordinasikan dengan bagian perekonomian,” tandasnya. (ADS)