Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (Ist)SAMARINDA – Pemilik kendaraan bermotor di Kalimantan Timur masih punya kesempatan melunasi tunggakan pajak tanpa dikenai denda hingga 22 November 2026.
Kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini mendapat dukungan DPRD Kaltim karena dinilai bisa membantu masyarakat sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama menjelang tutup tahun.
Menurutnya, kebijakan relaksasi ini bukan kali pertama diterapkan. Dari laporan yang diterima Komisi II, pelaksanaan program serupa sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup baik.
“Program relaksasi sudah berjalan dua kali, dan dari laporan yang masuk ke komisi II hasilnya cukup baik. Jadi, relaksasi ini jadi salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, ya,” ucapnya, Senin (16/11).
Dia menjelaskan, penghapusan denda memberi kesempatan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah pun berpeluang menerima pembayaran pokok pajak yang selama ini belum dilunasi wajib pajak.
Meski demikian, Firnadi mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membuat masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak merasa diabaikan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan wajib pajak yang patuh juga mendapatkan perhatian dan apresiasi.
“Jangan sampai kebijakan keringanan ini justru membuat masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak menjadi kurang termotivasi. Mereka tentu bisa bertanya, mengapa yang patuh tidak memperoleh penghargaan?” katanya.
Persoalan tersebut, lanjut Firnadi, juga telah menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. DPRD ingin kebijakan penghapusan denda tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat yang menunggak justru lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang rutin membayar pajak tepat waktu.
Dia menyebut, berdasarkan komunikasi dengan Pemprov Kaltim, pemerintah juga telah menyiapkan skema penghargaan bagi wajib pajak yang disiplin. Dengan begitu, keringanan bagi penunggak dan apresiasi bagi wajib pajak yang patuh diharapkan bisa berjalan bersamaan.
“Dari komunikasi yang kami lakukan, pemerintah ternyata juga menyiapkan penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Dengan begitu, kebijakan relaksasi dan apresiasi ini bisa berjalan beriringan,” ungkapnya.
Firnadi berharap dua kebijakan tersebut dapat diterapkan secara seimbang. Selain membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan, pemerintah juga perlu menjaga kesadaran warga untuk membayar pajak tepat waktu.
Dia pun mendukung upaya Pemprov Kaltim meningkatkan PAD melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Adapun program penghapusan denda keterlambatan PKB di Kaltim berlangsung mulai 21 September hingga 22 November 2026. Masyarakat yang masih memiliki tunggakan diimbau memanfaatkan masa relaksasi tersebut sebelum berakhir. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar