newsborneo.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir Kota Bontang dinilai Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang masih minim. Politisi Nasdem ini mengatakan, minimnya PAD retribusi parkir ini lantaran pengelolaan parkir yang tidak maksimal.

“Selama ini PAD dari parkir memang masih sangat minim dan tidak maksimal,” ujar BW sapaan akrabnya.

Dia pun menyarankan pemerintah agar mendirikan UPT Parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Adanya UPT parkir ini dikatakan BW bertugas memaksimalkan penarikan retribusi parkir kendaraan ruang publik yang potensial dijadikan kantong parkir secara lebih terorganisir.

“Adanya UPT parkir berpotensi mendongkrak PAD,” bebernya.

Selain itu, Ia menyarankan agar pemerintah turut melibatkan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) dalam mengelola UPT Parkir ini nantinya, guna menghindari potensi bentrok.

“Itu saran saya. Sebab awam diketahui publik, kantong parkir kerap memiliki ‘penguasanya’ sendiri. Dengan pendirian UPT ini, jadi semua bisa lebih fokus,” tambahnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengungkapkan, pendirian UPT perlu kajian mendalam. Salah satunya soal penilaian sejauh mana UPT parkir tersebut dibutuhkan hingga layak dibentuk. Selain itu, juga harus melihat apa saja tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD yang hendak dibuatkan UPT.

“Saya tidak bisa beri penilaian langsung. Yang jelas, apapun yang dibangun, instansi atau OPD, harus ada pertimbangannya,” jelasnya. [ADS|yu]