Capaian 100 Hari Wali Kota Bontang, Ini Program yang Belum Tuntas

Baca Juga

Ponsel Kakak Sendiri Diembat, Pemuda Bontang Ini Terancam 5 Tahun Bui

10 Jul 2023

Yang dibahas bukan hal remeh. Hasil kerja 100 hari pertama mereka menjadi bahan sorotan. Tapi yang paling menyita perhatian justru dua hal yang sudah bertahun-tahun jadi beban kota ini: kemiskinan dan stunting.

Wakil Wali Kota Agus Haris memaparkan satu per satu program prioritas yang digeber selama tiga bulan terakhir. Ada 17 program unggulan. Tapi tak semua berhasil mencapai target.

“Kita sudah siapkan perintah percepatan. Jangan tunggu bulan keenam untuk bergerak,” tegas Agus.

Baca Juga

Legislatif 2024-2029 Bontang Resmi Dilantik

15 Agu 2024

Yang lebih menarik, sehari sebelumnya (21/5), telah dilakukan rapat khusus soal validasi data kemiskinan dan pengangguran. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) disebut-sebut sebagai fondasi utama. Tapi proses verifikasi masih jalan di tempat.

“Verifikasi harus diselesaikan hingga tingkat kelurahan. Kita beri tambahan waktu,” katanya.

Dan tentang pengangguran? Agus menyampaikan kabar yang cukup segar. Sudah ditandatangani komitmen bersama menuju Zero Pengangguran Kota Bontang. Bahkan, rekrutmen tenaga kerja akan dikelola satu pintu oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Wali Kota Neni Moerniaeni tampil belakangan. Tapi ucapannya tak kalah penting. Ia menyentil soal pencari kerja yang belum juga terserap.

“Mereka bukan hanya butuh pekerjaan, tapi juga butuh kesempatan berusaha,” ucap Neni. Maka, Pemkot menyiapkan program bantuan modal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Solusi jangka pendek yang bisa berujung jangka panjang.

Dan soal stunting? “Tidak selesai di 100 hari,” tegasnya. Program itu akan tetap dilanjutkan bahkan setelah masa evaluasi berakhir. Karena menyelamatkan satu anak hari ini, sama artinya dengan menyelamatkan masa depan kota ini.

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati turut menyampaikan pesan penting. Ia mengingatkan agar seluruh OPD segera menginput data program dan kegiatan ke dalam sistem milik Kemendagri. Ini bukan hanya soal pelaporan, tapi juga soal akuntabilitas.

“Jangan tunggu ditegur. Yang realisasinya rendah, segera lakukan langkah cepat. Jangan biarkan waktu menggerogoti kepercayaan publik,” ucap Aji. [RED/ID]