newsborneo.id – Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menilai rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bontang mengalihkan pengelolaan tenaga cleaning service (CS) di Pasar Bontang ke pihak swasta tidak masuk akal.

BW sapaannya, menjelaskan PAD dari Disperindagkop Bontang tidak memenuhi break event point atau BEP. Yakni hanya senilai Rp1 miliar. Sementara rencana anggaran tenaga CS lebih dari Rp4 miliar.

“Ini tidak masuk akal. Biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Ini kan tidak BEP,” jelas BW dalam rapat komisi II dengan Disperindagkop dan UMKM Bontang di ruang rapat Sekretariat DPRD. (2/11/2021). Rapat itu membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.

Rencana pengelolaan tenaga CS ke pihak ketiga, menurut BW harus dibarengi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang fleksibel agar bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Di pasar itu mengelolah retribusi dan perparkiran juga, sekalian itu di pihak ketigakan. Pasar diubah aja jadi BLUD jika sudah jadi lumbung PAD,” usul BW.

Sementara pimpinan rapat, Ridwan mengatakan hal serupa. Dia menyampaikan, selisih anggaran dengan sistem Tenaga Kerja Ahli Daya (TKAD) lebih hemat dari pada harus dikelolah oleh pihak ketiga.

“Jika tetap di TKAD kan ada selisih sebesar hampir Rp. 2 Milyar, inikan sangat efesiensi dan hak hak tenaga CS sagat terlindungi,” ujarnya

Untuk itu, Ketua Partai Amanat Nasional Kota Bontang itu meminta Disperindagkop Bontang untuk mempertimbangkan kembali dengan pimpinan OPD yang baru, terkait rencana peralihan kelolah tenaga CS pasar agar menghindari permasalahan hukum.

“Jangan sampai nanti ada audit dan ini tidak bisa bapak bapak pertanggung jawabkan,” tandasnya. [ADS]