Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. (Foto/Nur).SAMARINDA – Kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pelosok di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah. Selain belum seluruh desa terjangkau jaringan listrik PLN, kondisi jalan yang sulit dilalui saat musim hujan juga dikeluhkan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengatakan persoalan tersebut kerap muncul dalam aspirasi warga saat anggota dewan melaksanakan reses. Dua kebutuhan itu disebut penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Agus menyebut masih ada sejumlah desa di Kaltim yang belum menikmati layanan listrik dari PLN. Meski pemenuhan kebutuhan listrik terus dilakukan secara bertahap, dia berharap perluasan jaringan bisa dipercepat agar masyarakat di pelosok tidak terus tertinggal.
“Sampai hari ini masih ada beberapa desa yang belum terjangkau listrik PLN. Tapi, secara bertahap kebutuhan tersebut terus dipenuhi oleh PLN,” kata Agus, Senin (16/11).
Kata dia, listrik bukan sekadar fasilitas penerangan. Ketersediaannya juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar anak, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di desa.
Karena itu, pemerataan akses listrik perlu terus menjadi perhatian. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan juga berhak mendapatkan layanan dasar yang layak.
Selain persoalan listrik, Agus menyinggung kondisi jalan di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Jalan yang menjadi akses penghubung menuju kawasan pedalaman itu dinilai perlu mendapat perhatian, terutama menjelang musim penghujan.
Saat hujan turun, kondisi jalan yang sulit dilalui dapat menghambat mobilitas warga. Padahal, jalur tersebut menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk menjangkau sejumlah wilayah, termasuk beberapa kecamatan di kawasan pedalaman Kutim.
Agus melanjutkan, perbaikan jalan Rantau Pulung merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Dia pun meminta Pemkab Kutim tidak mengabaikan kebutuhan penanganan infrastruktur tersebut.
“Jalan Rantau Pulung tentu merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Dia mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengingatkan pentingnya perbaikan akses tersebut. Menurutnya, kondisi jalan harus menjadi perhatian karena menyangkut kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan selalu mengingatkan bahwa jalan ini merupakan akses penghubung menuju wilayah pedalaman, termasuk beberapa kecamatan yang ada di kawasan tersebut,” kuncinya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar