Ketua DPRD Bontang Setuju Dapur MBG Bermasalah Ditutup, Soroti Dugaan Keracunan 56 Siswa

BONTANG — Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan sepakat apabila dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti bermasalah ditutup sementara.

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa SD dan SMP Vidatra Bontang setelah menyantap makanan program MBG.

Andi Faiz, sapaan akrabnya, menilai program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi standar keamanan dan kelayakan makanan.

“Saya sepakat ditutup. Ini adalah program prioritas Presiden, yang tujuannya sangat mulia,” kata Andi Faiz, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, jangan sampai tujuan baik program MBG justru tercoreng akibat pengelolaan dapur yang tidak memenuhi standar.

Andi Faiz juga mengaku prihatin dengan munculnya persoalan dugaan keracunan makanan MBG di Bontang. Namun, ia menegaskan tidak ada niat pemerintah untuk membahayakan masyarakat melalui program tersebut.

“Yang harus kita yakini adalah tidak ada sama sekali sedikit pun niat dari pemerintah untuk mencelakai rakyatnya,” ujarnya.

Ia mengatakan DPRD Bontang telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, pengawasan secara langsung terhadap seluruh tahapan pengolahan hingga distribusi makanan tidak mungkin dilakukan setiap hari oleh DPRD.

“Kami sudah mengawasi. Dan tidak mungkin kami bisa mengawasi setiap hari mulai dari menyiapkan sampai mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Karena sudah ada kepala SPPG yang mengatur,” jelasnya.

56 Siswa Diduga Keracunan

Sebelumnya, sebanyak 56 siswa SD dan SMP Vidatra Kota Bontang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan masyarakat. Sejumlah pemuda Bontang bahkan mendesak pemerintah dan DPRD mengambil sikap tegas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Muhammad Arisaldi Ahdar, salah seorang pemuda Bontang, mengatakan status MBG sebagai program prioritas pemerintah justru harus menjadi alasan untuk memperketat pengawasan.

“Justru karena ini program prioritas, maka harus benar-benar dikerjakan dengan serius. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, menjadi korban,” ujarnya.

Senada, pemuda lainnya, Andika, meminta pemerintah dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menganggap remeh persoalan keamanan pangan.

“Masa ini kita biarkan. Generasi kita loh ini. Masa kita diam kalau ada yang seperti ini. Jadi kami desak pemerintah dan khususnya wakil rakyat kita agar mengatakan sikap,” tegasnya.

Dinkes Temukan Bakteri Patogen pada Ayam Suwir

Sementara itu, hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang menemukan adanya bakteri patogen pada salah satu sampel makanan yang diperiksa.

Kepala Dinkes Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Sudirman, mengatakan terdapat empat sampel menu yang diperiksa secara mikrobiologi.

Keempatnya yakni nasi uduk, ayam suwir kemangi, tahu goreng, serta tumis wortel dan kates.

“Hasil pemeriksaan mikrobiologi, dari empat sajian itu, ayam suwir kemangi positif terdapat bakteri patogen,” kata Sudirman, Selasa (18/8/2026).

Dinkes kemudian menelusuri kemungkinan sumber kontaminasi pada makanan yang diproduksi SPPG Bontang Selatan 5.

Sejumlah tahapan menjadi perhatian, termasuk proses pemorsian makanan. Saat inspeksi mendadak, petugas menemukan tempat pendinginan makanan dan proses pemorsian berada dalam satu ruangan.

Penggunaan kemangi mentah dalam proses pengolahan juga menjadi salah satu faktor yang diperiksa.

“Ini bisa muncul saat proses memasak menggunakan kemangi mentah. Hasil pemeriksaan air yang digunakan untuk mencuci sayuran juga akan kami lihat,” jelasnya.

Selain itu, penggunaan ayam beku atau frozen juga akan dievaluasi bersama instansi terkait.

“Nah kalau ini kami koordinasi dengan DKP3. Penggunaan ayam frozen juga perlu dievaluasi,” ujarnya.

Waktu Distribusi hingga 10 Jam Jadi Perhatian

Dinkes juga menyoroti rentang waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi penerima manfaat.

Menurutnya, makanan yang membutuhkan waktu distribusi hingga berjam-jam perlu mendapat perhatian dari sisi keamanan pangan.

“Ini juga bisa disebabkan proses memasak sampai ke penerima manfaat membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa sampai 10 jam. Ini juga mungkin menjadi faktor utamanya,” ungkapnya.

Dinkes menjelaskan keberadaan bakteri patogen tidak selalu membuat seluruh orang yang mengonsumsi makanan tersebut mengalami gejala yang sama.

Kondisi tubuh dan daya tahan masing-masing penerima manfaat turut memengaruhi munculnya gejala.

Sebagian penerima dilaporkan mengalami keluhan seperti sakit kepala dan sakit perut. Dari kasus tersebut, 30 orang sempat mendapat penanganan di rumah sakit dan 13 orang harus menjalani rawat inap.

Hasil pemeriksaan laboratorium selanjutnya akan dilaporkan secara berjenjang kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menelusuri seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan MBG.

Bagi DPRD Bontang, persoalan ini menjadi peringatan bahwa program MBG tidak cukup hanya mengejar terpenuhinya target distribusi. Keamanan makanan dan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→