Gubernur Kaltim Minta Pertamina Tambah SPBU dan Jamin Distribusi BBM di Kaltim

Samarinda, NEWSBORNEO.ID– Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, meminta Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Mengatasi berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Termasuk isu antrean panjang dan dugaan BBM oplosan yang dikeluhkan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud—akrab disapa Gubernur Harum—dalam momen tasyakuran gelar doktornya di Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (12/4/2025). Ia menekankan pentingnya kehadiran Pertamina dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui distribusi energi yang merata dan berkualitas.

Baca Juga

Akhir Februari 2023, Harga Bahan Pokok Kaltim Cenderung Naik

27 Feb 2023

“Perekonomian kita bisa berkembang dengan baik bila distribusi BBM lancar. Tidak boleh ada lagi keluhan soal antrean panjang atau kualitas BBM di wilayah Kaltim,” tegas Gubernur Kaltim.

Gubernur Kaltim mengungkap bahwa dirinya telah meninjau langsung kondisi distribusi BBM di lapangan bersama perwakilan Pertamina. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keluhan masyarakat terkait adanya dugaan BBM oplosan.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur menyatakan akan memanggil General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Alexander Susilo, untuk berdiskusi lebih lanjut dan mencari solusi konkret atas persoalan tersebut.

Baca Juga

Ratusan Driver Online Demo di Samarinda, Pemprov Kaltim Janji Kawal Tuntutan hingga ke Presiden

20 Mei 2025

Menanggapi hal tersebut, GM Pertamina MOR VI Kalimantan Alexander Susilo menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi, termasuk hasil pengawasan dari DPR. Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap distribusi energi, khususnya di Kalimantan Timur.

“Kami siap mendukung pemerintah daerah dalam membangun sistem distribusi energi yang transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Alexander menjelaskan bahwa antrean BBM yang terjadi di beberapa wilayah seperti Balikpapan disebabkan keterbatasan jumlah SPBU. Ia menilai bahwa solusi jangka menengahnya adalah penambahan outlet distribusi, yang sangat bergantung pada masuknya investor.

“Kalau SPBU-nya kurang, pasti akan terjadi antrean. Di Samarinda saja ada 34 SPBU dan itu sudah membantu mengurangi antrean. Tapi di daerah lain, seperti Balikpapan, butuh penambahan,” katanya.

Terkait pembatasan BBM, Alexander menekankan bahwa kuota hanya berlaku untuk solar subsidi, sementara produk lainnya tidak dibatasi. Ia juga menjelaskan bahwa pemakaian solar dikontrol dengan ketat menggunakan sistem barcode, terutama untuk kendaraan roda enam.

“Jika jumlah pengguna bertambah tapi datanya tidak diperbarui, maka alokasi dari BPH Migas akan tetap. Jadi data sangat penting,” jelasnya.

Alexander menegaskan bahwa Pertamina hanya menjalankan tugas distribusi, sedangkan kebijakan kuota dan alokasi ditentukan oleh BPH Migas. (*)