Wagub Kaltim Temui Mahasiswa Demo Damai, Jawab Isu Tambang, CSR hingga Pendidikan Gratis
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (4/6).SAMARINDA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (4/6). Mereka menuntut perlindungan lingkungan, penghormatan hak masyarakat adat, dan transparansi program prioritas pemerintah daerah.
Aksi yang berlangsung tertib ini diterima langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Ia turun menemui demonstran dan berdialog terbuka selama sekitar satu jam, didampingi sejumlah pejabat terkait.
Dalam pernyataannya, Wagub Seno menyampaikan apresiasi atas aksi damai tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Tuntutan adik-adik ini jadi catatan penting. Bahkan tanpa demo pun, kami terus suarakan ke pusat,” ujar Seno Aji di hadapan massa aksi dan awak media.
Menjawab desakan percepatan program prioritas, Wagub mengungkapkan bahwa program pendidikan gratis Gratispol akan dimulai Juni–Juli 2025.
“Untuk semester 1 SMA, SMK, dan perguruan tinggi mulai diluncurkan pertengahan tahun ini. Semester 2 ke atas menyusul awal 2026. Insyaallah ini akan berlaku selamanya,” ucapnya.
Ia menyebut Kaltim menjadi provinsi pertama yang menerapkan program pendidikan gratis sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Soal tambang ilegal, Seno menyatakan komitmen tegas. Hingga kini, delapan perusahaan tambang ilegal sudah diproses hukum. Pemerintah membuka pintu pelaporan bagi masyarakat yang menemukan aktivitas serupa.
“Sudah ada delapan laporan kami tindak lanjuti. Kami buka laporan umum. Jika ada peraturan tambahan untuk menertibkan tambang ilegal, kami akan ikuti,” tegasnya.
Terkait tuntutan transparansi dana CSR, Wagub mengakui jumlah CSR dari sektor tambang masih minim. Saat ini, hanya Rp1.000 per ton yang masuk, dengan nilai total Rp500 miliar per tahun.
“Kami sudah usulkan naik ke Rp2.000 per ton. Harapannya bisa terkumpul Rp1 triliun per tahun. Ini akan dialokasikan ke pendidikan dan insentif guru serta dosen,” jelasnya.
Seno Aji juga merespons kritik soal tata kelola lingkungan dan hak masyarakat adat. Ia mengakui ruang terbuka hijau di Samarinda masih rendah, baru 7 persen dari target minimal 30 persen.
“Kita dorong semua daerah memperluas ruang hijau untuk kurangi banjir dan jaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Terkait masyarakat adat, ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk perlindungan hak-hak mereka.
“Masyarakat adat Muluy di Paser sudah kami fasilitasi dan mendapat Kalpataru. Kabupaten lain juga akan menyusul. Kita akan protect agar mereka tenang hidup di tanahnya sendiri,” tutur Seno.
Presiden BEM Unmul, Maulana, yang memimpin aksi menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan perlindungan hak ulayat. Ia juga mendesak Pemprov segera merealisasikan janji 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
Usai dialog, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Aksi damai ini turut dikawal aparat keamanan dan disaksikan sejumlah kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim. [RE]
Pos Terkait
Tidak ada komentar