Rp50 Miliar dari APBN untuk Pengerukan DAS Ampal, Solusi Banjir Balikpapan Mulai Terlihat
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo. (Syahrul)BALIKPAPAN – Upaya penanganan banjir di Balikpapan mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota memastikan alokasi anggaran Rp50 miliar dari APBN untuk pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di belakang Pasar Segar. Dana tersebut akan dicairkan pada 2026.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa kebutuhan total pengerjaan proyek ini mencapai Rp120 miliar. Namun, kucuran dana awal dari pemerintah pusat dinilai sebagai langkah maju yang penting.
“Yang sudah terkonfirmasi adalah Rp50 miliar dari APBN melalui kementerian. Kita berharap anggarannya tidak bergeser, bahkan bisa bertambah,” kata Bagus, Senin (18/8).
Menurutnya, DAS Ampal akan difungsikan sebagai tampungan air sementara dari arah utara sebelum dialirkan ke saluran sekunder menuju kawasan MT Haryono.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan langkah penanganan di wilayah hilir, mulai dari Gang Mufakat hingga ke pompa air. “Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana,” ujarnya.
Bagus menambahkan, desain perencanaan (penlock) sudah rampung. Saat ini, Pemkot tinggal menunggu pembebasan lahan agar proyek bisa segera berjalan.
Dalam kesempatan itu, Bagus juga meluruskan soal masterplan penanganan banjir Balikpapan. Jika sebelumnya disebut Rp1,6 triliun, kini angka riilnya mencapai Rp2,3 triliun.
“Penanganan akan dilakukan bertahap. Dimulai dari bagian hilir yang paling berpengaruh, termasuk pemeliharaan 11 bendali di Sungai Ampal,” jelasnya.
Ia mengakui, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama. Karena itu, APBD kota diarahkan pada program revitalisasi dan normalisasi saluran. Dukungan tambahan diharapkan datang dari APBD Provinsi maupun belanja langsung provinsi, serta tentu saja APBN.
Wawali Bagus menegaskan, ada tiga sumber anggaran yang kini didorong: APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Namun, koordinasi lintas lembaga tetap harus diperkuat.
“Pengelolaan bendali ada di kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kita paham Kementerian PUPR juga punya keterbatasan. Karena itu koordinasi harus lebih intensif, mulai dari Dinas PU Kota, BWS IV Kalimantan, hingga Dinas PU Provinsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, laporan perkembangan program ini sudah disampaikan kepada Wali Kota Balikpapan. Pemkot, kata dia, tetap konsisten mendorong percepatan penanganan banjir sekaligus layanan air bersih.
“Saat ini memang kita harus lebih bersabar. Tapi paling tidak, arah perencanaan dan pelaksanaan penanganan banjir sudah benar,” pungkas Bagus. (SR)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar