Polemik Tapal Batas Wilayah Bontang-Kutim, Gubernur Kaltim Turun Langsung ke Sidrap Besok
Aktivitas siswa di SD Yayasan Bina Karya Sidrap. Foto Fahrul RaziBONTANG – Suasana Kampung Sidrap diperkirakan akan berbeda, Senin (11/8/2025) besok. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudi Mas’ud, dijadwalkan meninjau langsung 11 Rukun Tetangga (RT) di wilayah perbatasan itu.
Kunjungan ini tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta, yang membahas panasnya persoalan tapal batas antara Bontang dan Kutai Timur (Kutim).
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, membenarkan rencana tersebut. “Iya, besok rencananya seperti itu,” ujarnya singkat saat dihubungi, Minggu (10/8/2025) malam. Ia menegaskan, DPRD dan Pemkot Bontang hanya akan mendampingi rombongan Gubernur.
“Semua keputusan dan agenda survei di sana, kami serahkan sepenuhnya kepada Gubernur dan timnya,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyambut positif langkah Gubernur Kaltim. Menurutnya, peninjauan lapangan akan membuka pandangan yang berbeda dibanding hanya melihat peta.
“Kalau cuma lihat dari peta, bisa saja dibilang itu wilayah Kutim. Tapi turun ke lapangan, akan kelihatan jelas kehidupan warga Sidrap yang sepenuhnya bergantung pada Bontang,” tegas Agus.
Ia memaparkan fakta. Akses jalan, administrasi kependudukan, hingga aktivitas ekonomi dan pendidikan warga Sidrap, semuanya mengarah ke Bontang. Layanan kesehatan pun ditopang sepenuhnya oleh Pemkot Bontang.
“Bagaimana mungkin dimasukkan ke Kutim kalau hidupnya saja sepenuhnya bergantung ke Bontang?” ujarnya.
Agus mengungkapkan, hampir seluruh fasilitas dasar di Sidrap dibangun oleh Pemkot Bontang. Kutim, kata dia, tidak memiliki kontribusi signifikan.
“DPRD Kutim sendiri pernah datang ke sini dan bilang: ini tidak layak masuk Kutim,” ungkapnya.
Ia juga mengingat cerita lama. Tahun 2005, Pemkab Kutim pernah mengusulkan Sidrap menjadi desa persiapan bernama Pulau Pinang. Tapi rencana itu kandas setelah DPRD Kutim menilai infrastruktur dan pelayanan belum memadai.
“Alasannya jelas—pelayanan belum bisa disediakan oleh Kutim. Makanya batal,” kenang Agus.
Bagi Agus, persoalan Sidrap bukan hanya soal garis di peta. Ini menyangkut kejelasan status warga dan efektivitas pelayanan publik.
Data Disdukcapil mencatat, dari total 3.201 jiwa penduduk Sidrap, lebih dari 2.700 ber-KTP Bontang. Yang ber-KTP Kutim hanya 21 orang, itu pun sebagian besar tinggal di Bontang.
“Kalau mau bentuk desa, harus penuhi syarat. Ini bukan sekadar wacana, tapi harus ada kesiapan layanan dan dana,” katanya.
Agus berharap, setelah kunjungan besok, Gubernur akan berpihak pada kepentingan warga.
“Kami yakin Pak Gubernur akan berpihak pada akal sehat. Jangan biarkan warga terus hidup di wilayah abu-abu,” tegas Wawali Bontang, Agus Haris. [FAHRUL RAZI]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar