newsborneo.id – Tim Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggalakkan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap minggu.
Selain monev dan asistensi realisasi APBD, tim juga melakukan penanganan inflasi, serta mendorong pelaksanaan program prioritas seperti penggunaan produk dalam negeri, stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Tim Kemendagri turun langsung ke daerah, termasuk Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Monev digelar bersamaan dengan rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah, di Balai Kota Samarinda, Selasa (21/3/2023).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, langkah tersebut bertujuan mendorong percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sejak awal tahun.
Dalam kunjungannya ke Kota Samarinda, Fatoni juga memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kami juga melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM,” kata Fatoni.
Dia mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Samarinda dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Samarinda TA 2022. Capaian itu menempatkan Kota Samarinda berada di urutan pertama tertinggi secara nasional.
Menurut Fatoni, kondisi tersebut tidak lepas dari kemampuan leadership, baik dari pimpinan daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja.
“Apresiasi kepada Kota Samarinda, pelaksanaan APBD Samarinda Tahun 2022 menempati realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional dan mendapat penghargaan APBD Award Tahun 2023,” ujar Fatoni.
Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Samarinda Tahun 2022 berada pada urutan kedua teratas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 121,44 persen atau Rp 3,671 triliun dari total anggaran pendapatan Rp 3,022 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja Kota Samarinda berada pada urutan kedua teratas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 89,5 persen atau Rp 2,987 triliun dari total anggaran belanja Rp 3,338 triliun.
Fatoni mengatakan, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, hal tersebut juga akan mendorong peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu mengendalikan inflasi.
lanjut dia, realisasi penting dilakukan di awal tahun agar uang beredar di masyarakat, daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal.
“Perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun, mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” sambung Fatoni. (*)
