NEWS BORNEO – Kebutuhan lahan kuburan muslim di Kota Bontang, khususnya di wilayah Lempake, Loktuan, semakin mendesak. Dari total perluasan lahan seluas 4.000 meter persegi yang dilakukan dua tahun lalu, kini hanya tersisa sekitar 800 petak, dengan hanya 71 petak yang siap dimanfaatkan dalam waktu dekat.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menekankan pentingnya solusi segera untuk mengatasi masalah ini. Saat meninjau lokasi bersama Dinas Perkimtan, Kecamatan Bontang Utara, dan Lurah Loktuan, Amir mengungkapkan harapannya agar dinas terkait segera mengusulkan penambahan lahan serta merencanakan pemanfaatan lahan yang ada.
“Dari 3.200 petak lahan tersisa, tidak semuanya dapat langsung difungsikan karena kondisi lahan yang curam dan sebagian berhadapan langsung dengan pemukiman,” jelas Amir. Ia juga menyarankan agar sisi utara lahan segera ditembok untuk memberikan penghalang dengan pemukiman.
Dian, staf Sarana Utilitas Umum (PSU) Dinas Perkimtan Bontang, mengakui bahwa beberapa sisi lahan masih memerlukan pematangan, terutama yang perlu diturap
Ia menyatakan bahwa proses pengusulan untuk penurapan sudah dimulai.
“Lahan di sisi utara sesuai perencanaan baru akan difungsikan setelah lahan existing yang akan diturap telah penuh,” tambahnya.
Sebagai alternatif, Pemerintah Kota Bontang telah menyiapkan lahan seluas 1 hektare di wilayah Guntung, dekat Sungai Kandibungan. Namun, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal FBR, menekankan perlunya perencanaan matang dan mengutamakan perluasan lahan yang tidak jauh dari lokasi existing kuburan.
“Lahan di belakang lokasi existing yang pernah ditawarkan untuk dibebaskan bisa dipertimbangkan kembali, meskipun lahan di Guntung juga dapat difungsikan jika diperlukan,” ujar Faisal.
Ia menambahkan bahwa warga Loktuan sebaiknya tidak dipaksa untuk dimakamkan di lokasi yang jauh.
Urgensi ini menunjukkan pentingnya segera merencanakan dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret dalam menangani kebutuhan lahan kuburan di Kota Bontang guna menghindari krisis lahan kuburan di masa depan.
Pemerintah kota, dinas terkait, dan masyarakat perlu berkoordinasi untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien. (ADV)