Pemprov Kaltim Bahas Mitigasi Risiko Pembangunan, Fokus Gratispol dan Jospol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Risiko untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2026, Senin (23/6/2025). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Propeda, Bappeda Kaltim.

Pertemuan ini melibatkan lintas perangkat daerah. Tujuannya, memperkuat komitmen pemerintah untuk tidak hanya menjalankan pembangunan, tapi juga memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya di lapangan.

Baca Juga

Pemkot Samarinda Rehabilitasi Total Pasar Segiri usai Kebakaran

12 Agu 2025

Dua program unggulan Kaltim, yakni Gratispol dan Jospol, menjadi fokus utama pembahasan. Sebanyak 16 kegiatan strategis dari kedua program ini telah diinternalisasi ke dalam RPJMD dan rencana kerja (Renstra) perangkat daerah tahun 2025–2029.

Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, memimpin langsung jalannya rapat. Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang tidak hanya ambisius, tapi juga realistis dan adaptif terhadap potensi risiko.

“RPJMD adalah peta jalan pembangunan. Mitigasi risiko penting agar pelaksanaan program tetap terarah, efektif, dan bisa diukur secara konkret,” ujarnya.

Baca Juga

Pusat Resmi Alihkan Sebagian Kewenangan Izin Usaha Tambang ke Pemprov Kaltim

08 Agu 2022

Rapat juga menghadirkan Kepala BPKP Kaltim, Edy Suharto, bersama jajarannya. Ia memberikan pandangan strategis soal pentingnya manajemen risiko dalam pembangunan.

“Mitigasi bukan hanya soal menghindari kegagalan, tapi soal menyiapkan respons yang cepat dan tepat. Pembangunan harus berbasis tata kelola yang bersih, akuntabel, dan adaptif,” tegas Edy.

BPKP, lanjutnya, siap mendampingi pemerintah daerah menyusun rencana aksi mitigasi risiko, terutama untuk program strategis seperti subsidi pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Mereka memaparkan capaian sementara, tantangan di lapangan, serta potensi risiko yang telah diidentifikasi masing-masing.

Rapat koordinasi ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah. Termasuk dalam memetakan berbagai hambatan seperti kendala anggaran, perubahan regulasi, hingga dinamika sosial-politik yang bisa mempengaruhi pencapaian target pembangunan.

Pemprov Kaltim berharap, dengan perencanaan berbasis mitigasi risiko, program unggulan bisa berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

[DIAS]