SAMARINDA – Kabar gembira bagi seluruh mahasiswa di Kalimantan Timur! Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji memastikan bahwa mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2026, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semua tingkatan semester mahasiswa akan ditanggung sepenuhnya.
Janji manis ini disampaikan langsung oleh Gubernur Harum dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kalimantan Timur di Gedung Olah Bebaya, Senin (7/7/2025).
“Insyaallah di APBD murni 2026, mahasiswa di semua semester akan kita tanggung untuk pembayaran UKT-nya,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan, kebijakan Program Gratispol Pendidikan ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan langkah nyata dan serius Pemprov Kaltim dalam membangun generasi emas. Di tahun awal kepemimpinannya, program ini memang masih fokus pada mahasiswa baru (maba) dan siswa baru jenjang SMA/SMK/SLB, baik swasta maupun negeri.
Namun, komitmen untuk menyentuh seluruh mahasiswa sudah bulat. “Ini momentum penting langkah nyata menuju masa depan generasi masa depan Kalimantan Timur yang lebih cerah menuju generasi emas,” ujarnya.
Kebijakan ini, kata Rudy, bersifat terbuka dan inklusif bagi putra-putri Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa, dan budaya. PKS dengan 45 PTS yang ditandatangani hari ini menjadi bukti konkret keseriusan Pemprov Kaltim.
“Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi,” tandasnya.
Gubernur Harum meyakini, alokasi APBD untuk pendidikan bukanlah biaya (cost), melainkan sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dipanen 5-10 tahun ke depan. Ia optimistis, sumber daya manusia Kaltim akan mampu berakselerasi sejajar dengan provinsi maju lainnya, bahkan bersaing di level regional, nasional, dan internasional.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim juga telah mengapresiasi kerja sama perguruan tinggi negeri yang telah sigap menyerahkan nama-nama mahasiswa baru. Kini, giliran PTS diharapkan segera mengambil langkah serupa untuk memudahkan koordinasi pendataan.
Tahun ini, Pemprov Kaltim memberikan kuota 100 persen sama dengan jumlah penerimaan tahun lalu, ditambah 10 persen dari jumlah penerimaan mahasiswa tahun lalu untuk setiap perguruan tinggi.
“Jadi kalau tahun kemarin ada 1.000, maka tahun ini maksimum 1.100. Tujuannya tidak lain adalah untuk pemerataan,” tegas Gubernur Harum, menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata.
Program Gratispol ini diharapkan terus dikawal agar tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak luas bagi masyarakat. Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Wagub Kaltim H. Seno Aji dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni. (*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar