DPRD Kaltim Desak Transparansi Anggaran Pembangunan IKN

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan transparansi anggaran dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih terus berlangsung.

Menurut Nidya, hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai anggaran yang digunakan untuk proyek strategis tersebut.

“Anggaran pembangunan IKN sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya,” kata Nidya, Sabtu (25/11/2023).

Dia mengatakan, transparansi anggaran adalah salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah.

Nidya berharap, Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan baik dalam membangun IKN.

Politisi Partai Golkar ini juga menginginkan agar informasi mengenai IKN bisa diakses oleh masyarakat secara mudah.

Selain itu, dia juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja lokal Kaltim dalam pembangunan IKN.

Dia meminta masyarakat Kaltim mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa terlibat dalam proyek IKN.

“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” tegasnya. (ADS)