Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pertambangan MBLB saat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta.(dok: Newsborneo)JAKARTA – Pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kalimantan Timur masih membutuhkan pembenahan. DPRD Kaltim pun berupaya memastikan aturan yang disusun tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan dan kepentingan daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengaturan jaminan reklamasi. Besaran kewajiban pemulihan lingkungan dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik kegiatan tambang, mengingat pertambangan material sungai dan daratan memiliki kondisi yang berbeda.
Persoalan tersebut menjadi salah satu materi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pertambangan MBLB saat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi dan didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama sejumlah anggota pansus. Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan BUMD PT BKS serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim.
Dalam pertemuan bersama perwakilan Ditjen Minerba, Esti Rahayu, pansus membahas sejumlah materi yang perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Mulai dari tata kelola pertambangan, pelibatan BUMD untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD), hingga mekanisme pelayanan perizinan.
Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, konsultasi dengan kementerian teknis diperlukan agar aturan yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memiliki aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kaltim.
Menurut dia, regulasi tersebut harus mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Penyelarasan aturan dengan pemerintah pusat diperlukan agar regulasi yang disusun sesuai kebutuhan daerah dan tetap memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berkembang,” ujarnya.
Selain itu, pansus turut membahas skema dan besaran jaminan reklamasi. Reza menilai, kewajiban tersebut tidak bisa disamaratakan untuk seluruh jenis pertambangan.
Aktivitas pengambilan material sungai seperti pasir, kerikil, dan koral memiliki karakteristik berbeda dengan pertambangan darat, termasuk batuan dan silika. Perbedaan itu perlu menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan reklamasi agar kewajiban pemulihan lingkungan tetap berjalan secara proporsional.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengingatkan agar penyusunan perda tidak hanya berorientasi pada kemudahan investasi. Kepastian hukum bagi pemegang izin, ketertiban aktivitas pertambangan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan juga harus menjadi pertimbangan.
“Selain memberikan kepastian hukum kepada pemegang izin, aturan tersebut harus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan, terbuka, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Ekti juga menyoroti perlunya pengawasan lebih serius terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Menurut dia, persoalan tersebut perlu mendapat tempat dalam regulasi agar pengelolaan MBLB di Kaltim berjalan sesuai ketentuan.
Pansus berharap hasil konsultasi dengan Ditjen Minerba dapat menjadi bahan penyempurnaan ranperda sebelum dibahas lebih lanjut. Regulasi yang disusun diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah dan pelaku usaha, sekaligus memastikan aspek lingkungan tidak terabaikan. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar