NEWS BORNEO – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk memberikan tambahan anggaran kepada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan).
Rustam menilai, penambahan anggaran ini sangat diperlukan dalam APBD-Perubahan 2024 guna memperkuat sarana dan prasarana yang dimiliki kedua OPD tersebut.
Rustam menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini bertujuan untuk membeli mobil tangki yang sangat dibutuhkan oleh BPBD dan Disdamkartan.
“Mobil tangki ini tidak hanya digunakan untuk memadamkan kebakaran, tetapi juga sangat penting dalam menyuplai air bersih ke tempat-tempat pengungsian saat terjadi bencana atau musim kemarau,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).
Rustam menekankan bahwa kinerja BPBD dan Disdamkartan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Oleh karena itu, ia berharap penambahan armada ini dapat memaksimalkan layanan mereka kepada masyarakat, terutama di saat-saat darurat seperti kebakaran dan bencana alam.
“Kami berharap Pemkot bisa mempertimbangkan usulan ini untuk mendukung tugas-tugas penting BPBD dan Disdamkartan. Apalagi akhir-akhir ini marak terjadi kebakaran,” lanjutnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedua OPD masih minim.
Penambahan mobil tangki ini, menurutnya, merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesiapan dan responsibilitas dalam menghadapi situasi darurat.
Selain itu, Rustam menyoroti bahwa peran BPBD dan Disdamkartan sangat vital dalam penanganan bencana dan kebakaran yang akhir-akhir ini sering terjadi di Kota Bontang.
Dengan anggaran yang lebih memadai, diharapkan kedua OPD ini dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dalam waktu dekat, DPRD Bontang akan terus mendorong agar usulan penambahan anggaran ini bisa segera direalisasikan dalam APBD-Perubahan 2024, sehingga upaya peningkatan sarana dan prasarana bagi BPBD dan Disdamkartan dapat segera diwujudkan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar bisa terealisasi dengan baik, demi kepentingan bersama dan keselamatan masyarakat,” pungkas Rustam. (ADV)