

KUTAI TIMUR – Ribuan warga Kutai Timur (Kutim) segera ditertibkan dokumen kependudukannya. Sebab, sekitar 2.000 penduduk yang menetap di Kutim tercatat masih menggunakan identitas sebagai warga Kota Bontang.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, Jumeah. Ia menegaskan bahwa penataan ini penting untuk memastikan akurasi data kependudukan dan memperjelas administratif antara Kutim dan Bontang sebagai wilayah yang berbatasan langsung.
“Masih ada warga Kutim yang ber-KTP Bontang, padahal sudah lama berdomisili di Kutim,” ujar Jumeah.
Penertiban akan dilakukan bertahap. Dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat, dilanjutkan pembersihan data (scrubbing), hingga verifikasi lapangan. Petugas akan memberikan pemahaman kepada warga agar identitas kependudukan sesuai dengan alamat domisili sebenarnya.
“Kami sudah jadwalkan sosialisasi hari Kamis ini di Bengalon dan Kampung Sidrap. Tujuannya agar warga menyadari pentingnya memiliki dokumen sesuai tempat tinggal,” jelasnya.
Sosialisasi melibatkan perangkat kecamatan dan desa agar proses pendataan semakin akurat dan menyeluruh. Kesadaran kolektif diharapkan mendorong penyelarasan data penduduk Kutai Timur.
Jumeah menyebut fenomena perbedaan identitas ini sudah lama terjadi. Sebagian warga lahir atau pernah bekerja di Bontang sehingga data dokumennya tidak diperbarui setelah pindah ke Kutim.
Namun ketidaksesuaian tersebut bukan hal sepele. Tidak sinkronnya dokumen kependudukan dapat berdampak pada layanan publik seperti BPJS, penyaluran bantuan sosial, hingga hak pilih dalam pemilu.
“Kalau datanya salah, bisa berpengaruh ke banyak hal,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses pembaruan identitas, Disdukcapil Kutim juga menyiapkan layanan jemput bola. Petugas akan mendatangi langsung warga yang kesulitan mengurus dokumen ke kantor kecamatan — mulai dari perekaman, perubahan data, hingga pencetakan dokumen di lokasi.
Dengan langkah ini, Disdukcapil menegaskan komitmennya memastikan seluruh warga Kutai Timur memiliki dokumen kependudukan yang valid dan sah.
“Kami ingin memastikan data penduduk benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” pungkas Jumeah. (Adv)
Tidak ada komentar