Berikut 6 Isu Strategis RPJMD Bontang 2025–2029

Baca Juga

Imdad Hamid, Wali Kota Balikpapan 2 Periode Tutup Usia

03 Agu 2022

“RPJMD ini diharapkan mampu menjawab berbagai isu prioritas pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan,” ujar Wali Kota Bontang.

Menurutnya, penyusunan RPJMD kali ini mengintegrasikan empat pendekatan utama: teknokratik, partisipatif, politik, serta kombinasi top-down dan bottom-up. Pendekatan ini dirancang agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara riil.

Wali Kota Neni kemudian memaparkan enam isu strategis beserta solusi yang ditawarkan dalam RPJMD:

Baca Juga

Presiden Pastikan Pembangunan IKN di Kaltim Tak Rusak Hutan

22 Feb 2022

1. Infrastruktur: Fokus utama adalah pengendalian banjir melalui pembangunan polder, kolam retensi, perbaikan drainase, dan penguatan tebing sungai. Juga direncanakan pembangunan jalan pintar antar kawasan strategis.

2. Sumber Daya Manusia (SDM): Menghadapi pengangguran 7% yang mayoritas lulusan pendidikan dasar dan menengah, Pemkot akan menjalankan “Program Zero Pengangguran 2029” melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

3. Kesehatan: Isu stunting disasar melalui “Program Zero Stunting” seperti Operasi Timbang Serentak, pemberian makanan tambahan, suplemen tablet tambah darah, edukasi ASI eksklusif, serta pembangunan RS tipe D, C, dan B.

4. Pendidikan: Program beasiswa UKT gratis untuk mahasiswa asli Bontang di bawah 25 tahun, bantuan seragam sekolah, dan pengadaan tablet untuk siswa dan laptop untuk guru akan diluncurkan sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan.

5. Ekonomi: Diversifikasi ekonomi lokal akan digenjot melalui sektor perikanan, pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Targetnya, muncul 500 pelaku usaha baru setiap tahun.

6. Lingkungan Hidup: Fokus pada pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih, termasuk pengembangan SPAM dari eks Void Indominco dan SPAM Regional Marangkayu.

Selain itu, keterbatasan lahan yang sebagian besar masih di bawah kewenangan pusat dan provinsi menjadi perhatian serius. Pemkot Bontang berharap ada dukungan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

“RPJMD ini bukan hanya dokumen, tapi arah gerak bersama. Semua elemen masyarakat kami undang untuk berkolaborasi demi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Neni.