newsborneo.id – Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yakoob bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (10/11). Dalam kesempatan itu, Ismail meminta kepada Jokowi agar pengusaha Malaysia boleh terlibat dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Permohonan ini diajukan lantaran Kalimantan Timur berdekatan dengan Negara Bagian Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak. Jokowi pun menganggukkan kepala saat mendengar permintaan tersebut.
“Saya memohon supaya usahawan (pengusaha) di Malaysia boleh terlibat dalam pembangunan di Kalimantan,” kata Ismail di Istana Bogor, Rabu (10/11/2021).
Saat ini, sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk ikut terlibat dalam proyek ibu kota baru, salah satunya Uni Emirat Arab. Penguatan kerja sama kedua negara akan dibahas dalam pertemuan teknis.
Sementara itu, perpindahan ibu kota negara masih dalam rencana meski saat ini Indonesia masih dilanda pandemi. “Artinya, agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana (pemerintah),” kata Jokowi pada Agustus lalu.
Dengan adanya pemindahan ibu kota negara, fokus pembangunan infrastruktur diharapkan mampu beralih dari Jawa ke Kalimantan Timur dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal tersebut diharapkan menstimulus investasi, sehingga kawasan industri di luar Jawa ikut berkembang.
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Juni 2019, pemindahan ibu kota negara akan membuat arus perdagangan turut berubah dari Jawa ke luar Jawa. Bappenas memperkirakan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika pusat pemerintahan dipindahkan.
Alhasil, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari wilayah-wilayah luar Jawa juga bakal meningkat seiring pemindahan ibu kota negara. Menurut Bappenas, peningkatan kontribusi non-Jawa akan punya andil terhadap perekonomian nasional sebesar 0,1%.
Sementara, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam riset berjudul Kajian Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Perekonomian Indonesia menunjukkan, pemindahan ibu kota memiliki dampak terhadap pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi. Dampak positif tertinggi terdapat di beberapa sektor non-perdagangan, yakni administrasi, pertahanan, pendidikan, dan kesehatan sebesar 7,42%.
Namun, Indef juga memprediksi, pemindahan ibu kota juga berdampak kepada penurunan sejumlah sektor ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sektor utama yang terdampak adalah sektor barang yang dapat diperdagangkan (tradable good) dan sumber daya alam (SDA). [Kd|red]
