Penerimaan Pajak Kurang Rp514 Triliun, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Evaluasi Belanja

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
16 Nov 2026 14:29
2 menit membaca

SAMARINDA – Pemerintah diminta tidak buru-buru membebankan kekurangan penerimaan pajak yang disebut mencapai Rp514 triliun kepada masyarakat. Sebelum mencari tambahan pemasukan dari pajak, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi belanja dan memperbaiki pengelolaan anggaran negara.

Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan mengenai kekurangan penerimaan pajak yang belakangan ramai dibahas di media sosial.

Menurut Nurhadi, upaya meningkatkan penerimaan pajak memang diperlukan untuk menjaga keuangan negara. Namun, kebijakan itu jangan sampai semakin membebani masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai masyarakat selama ini sudah berkontribusi melalui berbagai jenis pajak dalam aktivitas sehari-hari. Persoalannya, kontribusi tersebut dinilai belum sebanding dengan manfaat yang dirasakan secara langsung.

“Hampir semua kegiatan ada pajaknya, tetapi manfaat yang kembali ke masyarakat masih minim. Sekarang juga masyarakat terlalu banyak dibebani pajak,” ungkapnya, Senin (16/11/2026).

Nurhadi juga menyoroti pemerataan pembangunan, khususnya di Kaltim. Menurutnya, daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara semestinya turut merasakan hasil pembangunan secara proporsional.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah lebih dulu memeriksa efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi belanja negara, kata dia, harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mempertimbangkan penambahan beban pajak bagi masyarakat.

Dia turut mempertanyakan perencanaan dan efektivitas sejumlah program pemerintah pusat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, setiap program yang menyerap anggaran besar perlu memiliki kajian matang serta ukuran keberhasilan yang jelas.

“Sudah tahu kita ini kekurangan uang, kok malah belanja semena-mena. Kalau membutuhkan dana, seharusnya pemerintah juga bisa mencari sumber pemasukan dari BUMN dan mengoptimalkan hasil kekayaan negara kita,” tegasnya.

Nurhadi menilai Indonesia memiliki sumber daya alam dan aset negara yang bisa dioptimalkan untuk memperkuat penerimaan. Kontribusi badan usaha milik negara (BUMN), menurutnya, juga perlu dimaksimalkan agar keuangan negara tidak terus bergantung pada pajak yang dibayarkan masyarakat.

Dia menggambarkan kondisi tersebut seperti sebuah keluarga yang kesulitan mengatur pengeluaran. Alih-alih memperbaiki pola belanja, orang tua justru terus meminta anaknya bekerja lebih keras untuk menutup kebutuhan rumah tangga.

Bagi Nurhadi, pemerintah seharusnya memberikan contoh melalui penghematan dan disiplin dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai masyarakat terus didorong bekerja lebih keras dan memenuhi kewajiban pajak, sementara efektivitas belanja pemerintah belum dievaluasi.

“Jangan sampai masyarakat terus diminta bekerja keras dan membayar pajak, sementara pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap pengeluarannya,” pungkasnya. (Nur/Adv).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }