Diduga Ganti Pelat Nomor demi Solar Subsidi, Pemkot Balikpapan Libatkan Polisi

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
17 Nov 2026 19:35
3 menit membaca

BALIKPAPAN – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan modus pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Bahkan, muncul indikasi sejumlah truk mengganti pelat nomor kendaraan untuk mengakali pembatasan pembelian solar subsidi.

Praktik tersebut diduga ikut memicu panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 15 Balikpapan.

Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM. Berdasarkan pemantauan bersama masyarakat dan mahasiswa, terdapat kendaraan yang diduga berulang kali mengantre untuk mendapatkan solar bersubsidi.

“Memang ada beberapa pelanggaran yang ditemukan, terutama di SPBU Kilometer 15 dan 13. Antrean panjang disebabkan beberapa unit truk yang bolak-balik, kemudian ada juga bus yang mengganggu antrean truk,” kata Sudirman, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengatur kendaraan di area SPBU. Pengawasan juga perlu diarahkan pada kemungkinan adanya penyalahgunaan sistem pembelian yang menyebabkan distribusi solar subsidi tidak tepat sasaran.

Salah satu modus yang kini menjadi perhatian adalah dugaan penggantian pelat nomor kendaraan untuk melakukan pengisian berulang. Temuan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan BBM bersubsidi di luar ketentuan.

Untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran tersebut, Pemkot Balikpapan telah berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan. Pembahasan juga dilakukan dalam rapat evaluasi Satgas BBM yang dihadiri Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim).

Sudirman menjelaskan, Satgas Pengawasan BBM memiliki tugas melakukan pemantauan, memberikan imbauan, serta mengidentifikasi dugaan pelanggaran. Sementara kewenangan penindakan hukum berada pada aparat penegak hukum.

“Satgas ini memantau dan mengingatkan, baik petugas yang ada di SPBU maupun masyarakat dalam mengisi. Jika ada pelanggaran terkait pengisian berulang, ganti pelat dan sebagainya, nanti dilaporkan kepada pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian,” ujarnya.

Selain pengawasan terhadap kendaraan, Pemkot Balikpapan juga mendorong perbaikan sistem pelayanan di SPBU. Pertamina diminta memasang spanduk informasi mengenai persyaratan pembelian BBM bersubsidi agar masyarakat memahami aturan yang harus dipenuhi.

Dalam ketentuan tersebut, konsumen solar subsidi diwajibkan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta menggunakan kartu yang dipersyaratkan untuk pembelian BBM. Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tidak diperkenankan melakukan pengisian.

Persyaratan tersebut juga berlaku bagi kendaraan dari luar daerah. Meski demikian, kendaraan luar daerah tetap dapat membeli solar subsidi di Balikpapan selama memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Di luar pengawasan solar subsidi, Pemkot Balikpapan juga merencanakan perluasan layanan BBM jenis Pertalite di tiga titik, yakni Teritip, Jalan MT Haryono, dan Kebun Sayur.

Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada November 2026. Melalui penambahan layanan ini, SPBU yang sebelumnya hanya melayani kendaraan roda dua direncanakan dapat melayani kendaraan roda empat.

Sudirman berharap koordinasi dengan kepolisian dapat mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai laporan masyarakat, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

“Hasil koordinasi dengan Polresta Balikpapan akan siap untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” pungkasnya.

Pemkot Balikpapan berharap pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan masyarakat dapat membantu memastikan penyaluran solar subsidi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengurangi praktik yang berpotensi merugikan masyarakat pengguna BBM bersubsidi. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }