Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengantisipasi dampak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap sektor usaha.
Dia khawatir perubahan perilaku konsumen bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja hingga penutupan usaha.
Menurut Sarkowi, meski fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, pengaruhnya terhadap masyarakat tetap besar.
Terutama bagi konsumen yang menjadikan fatwa sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih produk atau layanan.
“Fatwa itu bukan regulasi. Sifatnya hukum tidak langsung. Dampaknya akan signifikan ketika kemudian menjadi regulasi normatif dalam peraturan negara,” kata Sarkowi.
Dia menjelaskan, berkurangnya pelanggan dapat memengaruhi pendapatan pelaku usaha. Jika kondisi tersebut berlanjut, perusahaan berpotensi mengurangi produksi hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.
Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada usaha yang mengurangi jam kerja karyawan atau menghentikan operasional jika tekanan bisnis semakin besar.
Karena itu, Sarkowi meminta Disnaker Kaltim dan Disnaker kabupaten/kota menyiapkan langkah antisipasi. Pemerintah diminta tidak hanya bergerak ketika pengurangan tenaga kerja atau PHK sudah terjadi.
“Potensi bertambahnya pengangguran dan berkurangnya lapangan pekerjaan harus disiapkan mitigasinya oleh dinas tenaga kerja. Ini harus dilihat sebagai persoalan yang perlu diantisipasi,” ujarnya.
Dia menilai persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Pemerintah perlu memiliki perencanaan jangka panjang dan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.
Sarkowi juga mendorong Disnaker memperluas program penciptaan lapangan kerja serta memperkuat kerja sama dengan dunia usaha. Salah satunya melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
Menurutnya, materi pelatihan di BLK harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi setiap daerah. Sebab, karakteristik lapangan kerja di satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.
“BLK harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat paket pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Potensi Bontang tentu berbeda dengan daerah lain,” pungkasnya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar