Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Penanganan kasus dugaan penyadapan diminta tidak melebar menjadi pertarungan kepentingan politik. Proses hukum harus tetap menjadi fokus utama agar persoalan tersebut tidak memicu saling tuding dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga penanganan perkara tidak boleh didasarkan pada tekanan maupun kepentingan kelompok tertentu.
Ia mengatakan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana, termasuk dugaan makar, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum seseorang dinyatakan bersalah.
Salehuddin menilai, perkara tersebut perlu disikapi secara hati-hati, terlebih karena turut menyeret perhatian publik terhadap sosok yang pernah menduduki jabatan strategis sebagai Kapolri. Meski demikian, latar belakang maupun posisi seseorang tidak seharusnya memengaruhi proses penegakan hukum.
Ia berharap semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan dan memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja secara objektif. Jangan sampai persoalan hukum justru dimanfaatkan untuk membangun tekanan politik atau menggiring opini publik.
“Kita berharap proses ini bener-bener menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ini saya bicara dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kaltim, ya.
Menurut Salehuddin, perbedaan pandangan dalam merespons kasus tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, pernyataan para elite politik sebaiknya tidak memperkeruh keadaan atau mendorong masyarakat terjebak dalam kubu-kubu yang saling berseberangan.
Ia mengingatkan agar persoalan ini tidak dijadikan bahan untuk saling menyerang, menyebarkan prasangka, maupun membangun tudingan yang belum terbukti. Sebab, polemik politik yang berkembang justru berisiko mengaburkan substansi persoalan dan mengganggu proses penegakan hukum.
“Kita berharapnya dan sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak memanfaatkan dinamika ini menjadi ajang menyudutkan, menebarkan prasangka, atau yang lain,” tandasnya. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar