Balikpapan Tembus Lima Besar PPD 2026, Rahmad Mas’ud: Bukan Kerja Pemkot Semata

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
1 Okt 2026 14:29
3 menit membaca

JAKARTA — Kota Balikpapan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kota yang berada di gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) itu masuk lima besar daerah terbaik tingkat kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 yang diberikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam pemeringkatan tingkat kota, Balikpapan menempati posisi kelima. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, serta inovasi pemerintah daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penghargaan PPD 2026 diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Balikpapan berada di bawah Surabaya yang menempati posisi pertama, disusul Manado, Pekalongan, Tangerang, kemudian Balikpapan di posisi kelima.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur. Namun, ia menegaskan capaian itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi berbagai pihak yang selama ini ikut menopang pembangunan kota.

“Alhamdulillah kami bersyukur atas penghargaan. Ini berkat kerja sama semua pihak, baik pemerintah, pengusaha swasta dan terutama warga Kota Balikpapan yang selalu menjaga kondusivitas kota, sehingga pembangunan bisa berjalan bagus di Kota Balikpapan,” kata Rahmad Mas’ud.

Menurut Rahmad, kesinambungan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, BUMD, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga agar berbagai program pembangunan dapat berjalan.

Dengan posisi Balikpapan sebagai salah satu kota strategis di kawasan IKN, capaian tersebut juga menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus mempertahankan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari pembangunan yang berlangsung di daerah.

“Pembangunan nasional itu adalah agregasi dari pembangunan daerah. Jadi, kalau kami di sini merencanakan pembangunan nasional, sebenarnya kita ini merencanakan pembangunan daerah,” ujar Rachmat.

Ia menjelaskan, PPD tidak sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi. Instrumen tersebut juga digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, serta inovasi pemerintah daerah berjalan dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

PPD 2026 mengusung tema “Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah”. Penilaian mencakup kualitas perencanaan, pencapaian kinerja pembangunan, serta inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah.

Rachmat juga menekankan pentingnya pembangunan dirancang secara berjenjang dan terintegrasi. Perencanaan tidak cukup hanya berhenti di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tetapi idealnya menjangkau hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Kita ingin pada waktu merencanakan pembangunan daerah, bukan hanya di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, tapi juga kalau bisa sampai di desa,” katanya.

Selain tingkat kota, PPD 2026 juga memberikan penghargaan untuk daerah terbaik tingkat provinsi dan kabupaten. Jawa Barat menjadi daerah terbaik tingkat provinsi, sedangkan Kabupaten Kendal menempati posisi pertama tingkat kabupaten.

Sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada daerah yang dinilai menunjukkan kemajuan pembangunan sesuai karakteristik serta tantangan yang dihadapi masing-masing daerah.

Bagi Balikpapan, masuk lima besar PPD 2026 menjadi catatan atas kinerja pembangunan sekaligus tantangan untuk mempertahankan capaian tersebut.

Penghargaan ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunan kota tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat agar berjalan berkelanjutan serta tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. (*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }