High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Focus Group Discussion (FGD) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (20/8/2025). Foto: Kominfo-Adiepraja
BONTANG – Komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam mempercepat digitalisasi layanan publik dan validasi data semakin kuat. Hal ini ditegaskan dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Focus Group Discussion (FGD) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (20/8/2025).
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Sekretaris Daerah Aji Erlinawati, Asisten Administrasi Umum Ahmad Suharto, Kepala BPN Bontang Heru Maulana, Kepala KPP Pratama Bontang Hanis Purwanto, hingga para kepala OPD, camat, dan lurah.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menekankan pentingnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Langkah ini krusial. Transaksi tunai harus bertransformasi menjadi non-tunai berbasis digital. Dengan begitu, keuangan daerah lebih akuntabel, transparan, dan efisien,” tegas Agus Haris.
Ia memaparkan, pada semester II tahun 2024, indeks ETPD Bontang sudah mencapai 93,2 persen dan berada di level digital. Meski demikian, target 100 persen masih dikejar agar sistem bisa berjalan lebih optimal.
Wawali juga meminta TP2DD dan seluruh OPD pemungut retribusi untuk terus berinovasi.
“Saya minta inovasi digitalisasi pajak dan retribusi terus dilakukan. Pemantauan dan evaluasi juga harus konsisten,” katanya.
Selain transaksi digital, agenda HLM juga membahas validasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Caranya melalui penerapan peta model kota tiga dimensi (3D).
Menurut Agus Haris, teknologi ini akan menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Dengan peta 3D, potensi PBB bisa digali lebih maksimal. PAD meningkat, pembangunan berkelanjutan lebih terjamin, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” jelasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, antara lain Prof. Trias Aditya, Dr. Purnama Budi Santosa, Dr. Yulaikhah, Prof. Nurrohmat Widjayanti, dan Ruli Andaru.
Selain itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Agus Taufik, juga hadir memberi masukan.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa tujuan HLM dan FGD ini adalah memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta memanfaatkan potensi PAD dengan mengubah transaksi tunai ke non-tunai.
Agus Haris berharap, langkah ini akan mendorong lahirnya layanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya jelas. Layanan publik prima, digitalisasi berjalan, dan masyarakat Bontang semakin sejahtera,” pungkasnya. (KOM)
Pos Terkait
Tidak ada komentar