Warga Samarinda Mendominasi Transaksi QRIS

Redaksi
18 Jun 2022 08:53

Kaltim 2

2 menit membaca

newsborneo.id – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) saat transaksi di Kalimantan Timur didominasi warga Samarinda presentasenya 47,35 persen.

Secara umum, nominal transaksi QRIS di Kaltim meningkat. Tercatat Maret 2022, hampir mencapai Rp 38 miliar atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, Rp 36 miliar.

Memang, diakui QRIS saat ini permudah transaksi pembayaran secara non tunai bagi masyarakat.

QRIS sendiri merupakan suatu standarisasi pembayaran menggunakan QR Code atau code barkot dari Bank Indonesia agar proses transaksi berjalan dengan lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Ricky P Gozali, menjelaskan, secara spasial menyebutkan Balikpapan menempati urutan kedua terbesar nilai nominal QRIS dengan 34,51 persen, Kota Bontang 4,77 persen, Kutai Kartanegara sebesar 4,47 persen dan Kutai Timur 3,98 persen.

Lalu, berdasar pangsanya di wilayah Kalimantan, pengguna QRIS di Kaltim memiliki porsi sebesar 37 persen, Kalimantan Barat sebesar 28 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 23 persen.

Lalu, Kalimantan Tengah memiliki porsi sebesar 10 persen dan Kalimantan Utara sebesar 2 persen dari total pengguna QRIS di wilayah Kalimantan.

Perluasan penggunaan sistem pembayaran non tunai diperluas. Bank Indonesia melaksanakan edukasi hingga sosialisasi elektronifikasi penggunaan QRIS secara masif dan berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat.

“Kami ingin mendorong peningkatan jumlah pengguna QRIS di Kaltim sehingga mampu menjadi yang tertinggi se-Kalimantan,” kata Ricky.

Upaya Bank Indonesia melaksanakan perluasan penggunaan QRIS pada kuartal I/2022 diantaranya yaitu melalui percepatan digitalisasi pasar dan pusat perbelanjaan.

Digitalisasi di pasar dan pusat perbelanjaan tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) cara, antara lain penerapan e-retribusi, penerapan e-parking, serta penerapan QRIS pada transaksi pedagang/merchant dengan pembeli.

Kata Ricky, Bank Indonesia juga secara proaktif bekerja sama dengan stakeholders terkait, mulai dari Disperindagkop, Dishub dan UPTD Pasar serta pengelola pusat perbelanjaan untuk memastikan terlaksananya digitalisasi pasar tersebut. [RIL]