DPRD Samarinda Mediasi MKKS SMP Negeri Samarinda, Berikut 10 Usulan soal Insentif Guru

newsborneo.id – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Samarinda Mulyadi bersama dengan undangan lainnya menghadiri hearing terkait dengan gaji dan tambahan penghasilan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta pembiayaan pendidikan di Samarinda, Kamis (8/9/2022).

Mulyadi yang juga merangkap sebagai Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kaltim dan sebagai Wakil PGRI Samarinda berkesempatan mewakili MKKS SMP Negeri Kota Samarinda untuk memaparkan 10 usulan.

“Terkait pada hari ini undangan adalah untuk membahas berkaitan dengan gaji Guru dan Tenaga Kependidikan, honorer dan juga anggaran pendidikan, dari ketiga itu kami mengajukan 10 usulan yang,” ungkapnya.

Diantara poin-poin usulannya yaitu pertama mereka ingin dipastikan bahwa anggaran pendidikan kota Samarinda dari APBD yang berasal dari daerah itu minimal bisa 25 persen.

“Pertama pastikan anggaran pendidikan kota Samarinda dari APBD yang berasal dari daerah itu minimal bisa 25 persen,” tegasnya.

Kedua mereka menghendaki pegawai honorer atau GTK itu dibayarkan oleh Pemkot dengan minimal UMK Samarinda. “Kalau UMK Samarinda itu adalah 3.150.000 karena selama ini GTK honorer juga sangat variatif,” ujarnya.

Lalu, ketiga. Mereka meminta agar ada kejelasan mengenai insentif guru yang diperdebatkan. APBD perubahan telah disahkan DPRD. Secara otomatis harus berani menjelaskan apakah insentif yang diterima guru baik honor atau pun PNS.

Mulyadi mengungkapkan bahwa masih merasa ada ketidakpastian terkait kebijakan insentif oleh Pemkot, karena disatu sisi pemerintah kota Samarinda mengatakan insentif tetap 700.000, tapi sisi lain akan meninjau insentif pegawai negeri daerah yang menerima tunjangan profesi, dan guru swasta serta guru yang berada di naungan Departemen Agama.

“Nah ini hasil evaluasinya seperti apa, sebenarnya sudah ada di APBD cuma saya tidak mengetahui masuk atau tidak, sedangkan masih ambigu menurut saya,” katanya.

Selanjutnya mereka mengusulkan agar dana Bosda dinaikan.”saya mengusulkan agar dana Bosda yang telah tiga belas tahun ini tidak pernah mengalami kenaikan dinaikan” ujarnya.

Selanjutnya, ia menghendaki juga tunjangan tambahan penghasilan diberikan berdasarkan jabatan, masa kerja, kemudian kinerja, dan pengalaman, sehingga itu sesuai.

“Karena pimpinan sekolah tunjangan sama dengan klining servis,” ujarnya.

Dia juga meminta dialokasikan anggaran untuk lomba-lomba dan juga untuk peningkatan SDM di Samarinda. Terakhir agar bantuan sarana pendidikan diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Samarinda.

“Program ProBebaya yang dilaksanakan pemerintah kota itu cukup baik, tetapi ada anggaran pendidikan di sana sebaiknya langsung diberikan kepada sekolah sehingga sasaran jelas.” tandasnya.

Dari seluruh usulan yang telah dipaparkannya, Mulyadi berharap itu bisa diakomodir oleh Pemkot berdasarkan aturan yang ada.

“Harapannya berdasarkan aturan yang ada karena ini membahas secara bersama-sama” pungkasnya. (ADS/DPRD SAMARINDA)